TROPIS.CO, YOGYAKARTA – Kesatuan Pemangku Hutan ( KPH) telah mampu memberikan kontribusi dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam perjalanan empat tahun, KPH Produksi telah memberikan tambahan Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNBP), menurunkan konflik tenurial, penurunan titik hot spot, serta menurunkan deforestasi.
Suatu yang tak kalah penting, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan usaha ekonomi yang mencapai 135,7 persen dengan melibatkan sekitar 13,8 ribu kepala keluarga.
Bambang Hendroyono melontarkan itu dalam arahan Rapat Koordinasi pembangunan KPH tingkat nasional di Yogyakarta, Rabu (24/7/2019).
Dia menilai, usaha produktif meningkat 111,7 persen, dan penurunan deforestasi seluas 485 ribu hektare lebih.
Rakornas yang dihadiri 500 peserta, dari Dinas Kehutanan provinsi dan Kepala KPH Produksi dan KPH Lindung seluruh Indonesia yang kini berjumlah 600 Unit.
Sebelumnya, Rakornas yang berlangsung dua hari hingga Kamis (25/7/2019), telah mendengarkan arahan dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan sambutan dari Gubernur DI Yogyakarta serta Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Pada kesempatan yang sama Sekjen Bambang Hendroyono juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap percepatan pembangunan KPH dan juga KPH yang telah berprestasi. (*)
