TROPIS.CO, JAKARTA – Setelah menjalin kerjasama dengan NU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggandeng Pimpinan Pusat Muhamamadyah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan melalui implementasi Perhutanan Sosial (PS) dan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus ( KHDTK).
Kesepakatan kedua pihak sudah ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamamadyah Haedar Nashir, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Dalam kesepakatan yang dirancang untuk masa 3 tahun itu, masing masing pihak melaksanakan identifikasi lokasi calon perhutanan sosial dan permasalahannya, serta mempercepat terbitnya hak atau perijinan, pada calon lokasi sasaran. Setelah itu, melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani calon penerima pengelola perhutanan sosial, berikut pendampingnya.
Bukan hanya itu, kedua pihak, juga sepaham untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di lingkungan kampus, terutama di lingkungan Universitas Muhammadyah Bengkulu, Muhammadyah Palangkaraya, Universitas Muhammadyah Palu, dan Universitas Muhammadyah Mataram.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Haedar Nashir mengatakan, Muhammadyah sudah lama masuk pada program lingkungan hidup dan kehutanan, dengan memanfaatkan lahan perkebunan sebagai program hutan pendidikan. Sebagai contoh, di Universitas Muhammadyah Sumatera Utara, Palangkaraya dan Bengkulu serta sejumlah daerah lainnya.
“Walaupun kami belum bisa jauh di dalam pengelolaannya, tapi dasar program kami sudah realistis,”kata Haedar. “ Kami juga punya programn pemberdayaan, dimana Muhammadyah dan Aisyah, lewat Majelis lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat melakukan syiar membangkitkan kembali masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan lestari,”tambahnya.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan dengan keterlibatan ormas besar, seperti NU dan MUhammadyah ini akan lebih cepat mengaktualisasi program yang sudah dicanangkan . Artinya tidak sebatas diomongin karena ormas ini memang berada di lapangan.
“Karena itu, bila di lapangan sudah clear, posisi masyarakatnya seperti apa di dalam program perhutanan sosial ini, maka operasionalnya harus kencang,”kata Menteri Siti Nurbaya “ Setelah NU dan Muhammadyah, KLHK juga akan menggandeng ormas lainnya, seperti Parmusi, Persis, KWI dan PGI serta ormas lainnya.” (*)
