TROPIS.CO, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) membantah adanya isu kelangkaan pupuk bersubsidi dan menyatakan bahwa ketersediaan pupuk masih cukup. Hingga 12 April 2020, penyaluran sudah terealisasi 2,67 juta ton atau 33,70 persen dari alokasi pupuk 7,9 juta ton.
“Intinya bahwa pupuk subsidi cukup, tersedia di lapangan, realisasi baru 33,70%. Kalau ada kelangkaan pupuk sebutkan di mana?” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Menteri SYL menegaskan, hingga kini tidak ada pengurangan pupuk bersubsidi. Dia menjelaskan, pemerintah telah mengatur alokasi pupuk sesuai Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Baca juga: Pandemi Covid-19, Kementan Bersama Jasindo Percepat Pembayaran Klaim Asuransi Pertanian
“Kalau ada kelangkaan pemerintah siap intervensi, tapi, kasih dulu yang sudah ada, bagikan sekarang.”
“Meskipun saat ini harus melalui prosedur safety terkait pandemi Covid-19, penyaluran pupuk bersubsidi tetap terus dilakukan.”
“Apalagi saat ini menjelang masuk musim tanam,” kata Mentan SYL.
Mentan SYL mengungkapkan, dalam penyalurannya tetap akan berbasis e-RDKK yang sudah ditentukan alokasinya.
Saat ini, stok pupuk yang tersedia mencapai 1,44 juta ton.
Stok tersebut perkiraan cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk hingga bulan Juni.
“Kesediaan pupuk dipastikan ada, apalagi ini masih bulan April dan stok pupuk diperkirakan aman hingga bulan Juni.”
“Adanya isu kelangkaan pupuk bersubsidi itu tidak benar,” tegas Mentan sekali lagi.
Sementara, Direktur Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan Sarwo Edhy juga menambahkan bahwa dalam memasuki masa tanam April/Mei ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk subsidi yg ada di tingkat distributor dan kios saat ini berdasarkan verifikasi lapangan msh tersedia sebanyak 1.447.616 ton yang terdiri dari 745.337 ton urea, 374.232 ton NPK, 115.992 ton SP-36,s 137.390 ZA dan 74.725 ton organik.
“Penggunaan pupuk bersubsidi harus tepat sasaran, ruang lingkup penerapannya luas.”
“Sekarang yang penting itu distribusinya harus optimal dan sampai ke tangan petani yang berhak.”
Baca juga:Â 600 Hektare Sawah Banjir di Lamongan, Petani Bisa Klaim Asuransi
Semua stakeholder terkait harus ikut mengawasi sekaligus mengawalnya,” ujar Sarwo Edhy.
“Agar semakin efisien, distribusi penyaluran pupuk bersubsidi harus didukung data akurat berbasis NIK,” tutur Sarwo Edhy.
Untuk mengamankan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, Sarwo Edhy mengimbau petani agar bergabung dengan kelompok tani.
Dengan demikian, akses mereka untuk memperoleh pupuk subsidi bisa lebih mudah.
Pasalnya, pupuk bersubsidi hanya dapat diakses oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani, lahannya ada, punya NIK dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). (*)
