Anggota GAPKI Ikuti Aturan
Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan anggota GAPKI tunduk dan conply dengn semua peraturan sesuai UU Ketenagakerjaan.
Bahkan, GAPKI menargetkan sampai akhir 2020 ini, semua anggota GAPKI telah bersertifikasi ISPO.
“Kalau sudah ISPO, kan sudah tidak ada lagi isu-isu terkait tenaga kerja.”
“Karena kalau ada pelanggaran, tidak mungkin mendapatkan sertifikat ISPO,” tuturnya.
Dia meyakini, viralnya berita mengenai eksploitasi pekerja wanita di perkebunan sawit ini adalah bagian dari perang dagang dalam pasar minyak nabati dunia.
Ketika berbagai komoditas minyak nabati nonsawit tidak bisa lagi bersaing dengan minyak sawit, negara-negara maju melakukan kampanye negatif untuk merusak reputasi.
“Harapan mereka bisa memutus rantai pasok dari sisi buyer minyak sawit dan juga end customers dengan mem-viralkan isu-isu negatif,” papar Sumarjono.
Di tengah pandemik Covid-19, sektor minyak sawit memberikan sumbangan devisa ekspor sebesar US$15 miliar hingga September tahun 2020.
Sumbangan sawit ini memastikan neraca perdagangan Indonesia pada periode tersebut surplus.
Data Kementerian Pertanian menyebutkan, ada sekitar 4,4 juta tenaga kerja langsung yang bekerja di sektor sawit dan sekitar 12 juta tenaga kerja tidak langsung serta 2,7 juta petani.
Dari total luas lahan perkebunan sawit Indonesia yaitu 16,3 juta hektare, sekitar 7 juta hektare atau 43 persen adalah perkebunan sawit rakyat.
“Melalui Kolaborasi multipihak baik lembaga pemerintah maupun organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan, GAPKI melakukan upaya berkelanjutan untuk peningkatan, perbaikan, promosi dan implementasi semua aspek yang terangkum dalam kerja layak (decent work).”
“Ada enam agenda yang menjadi perhatian GAPKI dengan mitra kerjanya: 1) status pekerjaan 2) dialog sosial 3) perlindungan anak dan pekerja perempuan 4) pengupahan 5) keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan 6) mendorong pengawasan oleh pemerintah,” pungkas Sumarjono. (*)
