Kelapa Sawit di Papua
Tantangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua yaitu rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat, infrastruktur dan fasilitas transportasi yang kurang memadai, konflik sosial dengan masyarakat adat, serta kapasitas masyarakat yang masih terbatas.
Kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan kelapa sawit rakyat adalah peremajaan sawit rakyat, program peningkatan infrastruktur serta multimoda di Papua, Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan terakhir perlunya Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Justina Sianturi, mengatakan peran kelapa sawit dalam pembangunan serta investasi di Kabupaten Merauke yaitu bagi masyarakat bisa menyerap tenaga kerja sebesar 2.474 orang asli Papua, memperoleh pendapatan dari hasil kebun plasma, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan membuka lapangan kerja baru.
Peran lain kelapa sawit yaitu pemberdayaan masyarakat dimana bisa menggerakan ekonomi masyarakat sebagai tempat pemasaran hasil hasil kebun usaha warga.
Perbaikan lingkungan, dan peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat.
Tantangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke yaitu masalah kepemilikan lahan, keterbatasan infrastruktur dan sarana penunjang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat terkait investasi perkebunan kelapa sawit.
Peran pemerintah daerah dalam memajukan industri kelapa sawit yaitu pemberian fasilitas perizinan, insentif penanaman modal, sosialisasi kepada perusahaan terkait kebijakan berinvestasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung baik jalan, saluran, jembatan, dan jaringan telekomunikasi.
Sementara Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, KH Imam Azis, mengatakan kelapa sawit memang menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan maka dari itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di bagian timur Indonesia.
Tata kelola sawit perlu diperbaiki mulai dari tata kelola perkebunannya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit.
“Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani,” tuturnya.
Baca juga: Indonesia Percaya Diri Hadapi Diskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit
