TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah Indonesia serius membawa sengketa dagang dengan Uni Eropa (UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait pelarangan penggunaan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku biodiesel.
Indonesia tengah melakukan bidding dengan tiga pengacara terkemuka yang sudah punya pengalaman dan memenangi berbagai kasus di WTO.
Targetnya, Indonesia harus menang 100 persen dan tak boleh kalah dari UE.
Hal disampaikan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud, saat menjadi narasumber dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Volume 3 dengan tema “Peluang Pasar Sawit Berkelanjutan Indonesia” yang diadakan majalah InfoSAWIT (www.infosawit.com), Rabu (7/8/2019), di Jakarta.
“Target Indonesia menang 100 persen di WTO. Oleh karena itu, kami tengah melakukan bidding dengan tiga pengacara terkemuka yang berpengalaman dan pernah memenangi kasus di WTO,” papar Musdhalifah.
Tanpa merinci berapa tarifnya, menurut Musdhalifah, harga tiga pengacara terbilang mahal karena sudah punya nama besar dan berpengalaman memenangi kasus di WTO.
“Ketiga pengacara itu yakin dapat memenangkan gugatan Indonesia atas UE yang memberlakukan aturan diskriminasi terhadap minyak sawit.”
“Indonesia harus menang di WTO karena ini menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari perkebunan dan industri kelapa sawit,” tuturnya.
Musdhalifah optimistis dapat memenangkan gugatan atas UE di WTO karena Indonesia punya pengalaman memenangi gugatan atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia.
Hasil akhir putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas UE pada Januari 2018.
Perbaiki Tata Kelola
Musdhalifah juga menyatakan, Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit dengan menerapkan berabagai cara salah satunya dengan memperbaiki pola budidaya yang dilakukan petani lewat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Selain untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, program tersebut juga untuk melakukan pandataan luasan lahan petani.
“Data pekebun saat menjadi penting, dan kami sedang melakukan kerja sama dengan lembaga terkait seperti BIG dan Kementerian terkait,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata Musdhalifah, merujuk informasi dana hibah untuk PSR hingga tahun 2019, sebanyak 28.276 hektare telah mendapatkan dana PSR, lantas sekitar 39.989 hektare proses penyaluran dana PSR di BPDPKS dan sejumlah 16.960 hektare dilakukan verifikasi bertahap melalui Aplikasi PSR.
Selain penerapan peremajaan sawit rakyat, komitmen pemerintah terhadap lingkungan juga dilakukan misalnya dengan penerapan kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mana semenjak 2011 sampai 2019 realisasi perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO seluas 4.115.434 hektare atau 29,3 persen dari total lahan perkebunan kelapa sawit 14,3 juta hektare.
“Lantas produksi CPO yang telah tersertifikasi ISPO mencapai 11,57 juta ton CPO atau 31 persen dari total produksi CPO 37,8 juta ton per hektare,” pungkas Musdhalifah. (Greg)
