TROPIS.CO, JAKARTA – Menurut para analis global, dampak dari pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19, saat ini kita menghadap resesi ekonomi dunia terburuk sejak depresi ekonomi global di tahun 1930-an.
International Monetary Fund (IMF) telah merevisi pertumbuhan ekonomi global dari semula yang diperkirakan di angka 3 persen (pada April 2020) menjadi hanya 0,9 persen (pada Juni 2020) untuk tahun 2020 ini.
IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,3 persen di tahun 2020 atau mengalami revisi dari angka semula 0,5 persen.
Walau begitu, IMF masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami rebound yang relatif tajam di tahun 2021, yakni 5,4 persen atau lebih rendah dari prediksi awal 5,8 persen.
Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut IMF, bakal berkisar di angka 6,1 persen atau turun dari prediksi semula 8,2 persen.
Baca juga: Dukung Kawasan Wisata Candi Borobudur, Rp21,3 Miliar Digelontorkan guna Membangun Gerbang Klangon
Semua pemaparan tersebut disampaikan ekonom Fauzi Ichsan dalam Webinar bertema The Effects of Covid19 Outbreak On The Banking Sector’s Stability: Credit Risk, Liquidity Risk, and The Expected Outlook” yang digelar Indonesia Association of British Alumni (IABA), Minggu (5/7/2020).
“Namun yang paling penting, prediksi rebound-nya pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 ini berdasarkan asumsi bahwa tidak ada gelombang kedua pandemi Covid-19.”
“Intinya, tanpa adanya vaksin Covid-19 yang sudah disetujui oleh otoritas kesehatan dunia, terutama dari FDA (Food and Drugs Administration) di Amerika Serikat, dan diproduksi serta telah didistribusikan secara massal maka recovery ekonomi dunia masih dalam kondisi ketidakpastian,” ujar Fauzi.
Menurutnya, tanpa adanya vaksin Covid-19, pemerintah mancanegara akan terus menerapkan kebijakan lockdown maupun social distancing yang secara otomatis akan membekukan aktivitas ekonomi yang berujung pada kian panjangnya durasi krisis ekonomi global.
Isunya, ada pertentangan antara otoritas ekonomi, terutama otoritas fiskal dan moneter yang mencoba melakukan stimulus ekonomi lewat kebijakan fiskal serta moneter, dengan otoritas kesehatan, yang prioritasnya adalah kesehatan masyarakat dan menekan jumlah infeksi serta kematian akibat Covid-19.
“Sejauh ini pandangan dan sikap otoritas kesehatan itu yang menang sehingga kebijakan lockdown dan social distancing yang diberlakukan berdampak membekukan aktivitas ekonomi sehingga membuat stimulus moneter dan fiskal menjadi tidak efektif,” tutur mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
