TROPIS.CO, BANGKA – Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2019, luas mangrove Indonesia ± 3,31 juta hektare, dimana seluas ± 2,67 juta hektare (81 persen) ekosistem mangrove dalam kondisi baik.
Sementara itu, seluas ± 0,67 juta hektare (19 persen) dalam kondisi kritis dan perlu segera direhabilitasi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama pemerintah daerah serta masyarakat telah melakukan penyelamatan ekosistem mangrove, dengan menanami kembali sekitar 1.000 hektare mangrove yang rusak setiap tahunnya.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (TAM Bidang RHL) Yuliarto Joko Putranto, menyampaikan Presiden RI Joko Widodo memberikan mandat kepada KLHK untuk melakukan pemulihan, dan pengelolaan hutan mangrove di Indonesia secara lestari.
“Pemulihan ini sasarannya pada lahan mangrove kritis, dengan melakukan berbagai pendekatan baik dari sumber daya APBN, APBD, DAK, maupun swadaya masyarakat,” tutur Yuliarto saat meninjau lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gempa 01 di Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (3/8/2020).
Baca juga: Jokowi Bakal Kunjungi Hutan Mangrove Babel
Yuliarto menjelaskan, ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam rehabilitasi mangrove, misalnya di Desa Kurau Barat ini, teknik yang dikembangkan adalah silvofishery.
Mereka memadukan budidaya perikanan di areal mangrove dan harapannya mangrovenya tetap terjaga dan lestari, masyarakat juga mendapatkan manfaat yang besar dari ekosistem mangrove.
“Mangrove ini memberikan nilai ekonomi, dengan adanya hutan mangrove ini, maka ekosistemnya menjadi kaya, karena ada berbagai jenis ikan, burung, kerang, dan kepiting yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi,” kata Yuliarto.
Selain itu, Yuliarto mengatakan mangrove mempunyai peran penting bagi Indonesia dan global.
