Festival PeSoNa, Merayakan Hutan Sosial untuk Kini dan Nanti

10
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto (tengah) menyatakan Festival PeSoNa menampilkan ragam hutan sosial dari seluruh Indonesia. Foto : KLHK
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto (tengah) menyatakan Festival PeSoNa menampilkan ragam hutan sosial dari seluruh Indonesia. Foto : KLHK

TROPIS.CO, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta selama dua hari, 27-28 November 2019.

Tema PeSoNa ke-3 kali ini adalah Memakmurkan Rakyat Kini dan Nanti.

“Sebab festival ini semacam perayaan bahwa hutan sosial telah diterima masyarakat dan banyak champion yang berhasil secara ekonomi, sosial, maupun ekologi,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Bambang menambahkan, seperti juga dalam dua Festival PeSoNa sebelumnya, perhelatan kali ini menampilkan ragam hutan sosial dari seluruh Indonesia.

Mereka yang akan menampilkan produk hutan sosial juga kisah sukses mengelola hutan yang mereka kelola sebelum dan setelah mendapatkan legalisasi.

“Dari situ kita akan bisa melihat bagaimana hutan sosial dikelola oleh masyarakat lokal sebagai bukti bahwa masyarakat bisa mengelola hutan secara lestari,” katanya.

Guna mendukung kerja-kerja masyarakat itu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah percepatan kelembagaan Hutan Sosial yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di sekitar Kawasan hutan.

Sampai saat ini, program Hutan Sosial telah memberikan akses kelola kepada 777.789 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.112 SK atau total seluas ± 3,436 juta hektare.

Untuk mendukungnya, kata Bambang, kelompok tani mendapatkan pembinaan awal melalui pendampingan penyuluh dalam bidang kelembagaan yang berbadan hukum, tata kelola hutan dan tata kelola usaha dengan melakukan kegiatan ekonomi produktif melalui hasil usaha bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan wisata dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).

“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk pendampingan kelembagaan dan Kementerian Pertanian, Kementerian KKP untuk pendampingan teknis produksi agroforestry/silvofishery serta pengembangan produk dengan Himbara dan BUMN,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, hingga 26 November 2019 telah terbentuk 5.208 KUPS yang tersebar di 33 provinsi dengan kategori tahap awal (blue) sebesar 3.441 (66,07 persen), tahap moderat (silver) sebesar 1.286 (24,69 persen), tahap maju (gold) sebesar 433 (8,31%), dan tahap mandiri (platinum) sebesar 48 (0,92 persen).

Untuk menunjukkan keberhasilan-keberhasilan itu, Bambang menambahkan, KLHK menggelar Festival PeSoNa sebagai wadah bagi pelaku Hutan Sosial menunjukkan kisah sukses mereka, sebagai apresiasi kepada para pihak yang mendukung Hutan Sosial, sarana tukar menukar informasi antarmasyarakat dan kaum milenial, pemerintah, pelaku hutan sosial, swasta dan akademisi, serta sebagai ajang promosi produk-produk unggulan Perhutanan Sosial.

Ada banyak rangkaian acara dalam Festival PeSoNa kali ini sebagai wujud penghargaan dan apresiasi kepada para pelaku hutan sosial tersebut.

Para tokoh Hutan Sosial dalam KUPS Gold dan Platinum akan menjadi narasumber seminar dan lokakarya sehingga bisa menjadi inspirator bagi daerah lainnya dan saling memperkuat dengan mendapatkan informasi dari petani lainnya.

Ketika rata-rata petani Indonesia ada di kisaran umur 48 tahun maka kemunculan petani-petani muda diharapkan membawa perubahan di akar rumput melalui talk show “Transformasi Hutan Sosial Bersama Millenial Mengubah Indonesia”.

Peningkatan nilai tambah produk hutan sosial agar margin petani meningkat akan dikupas dalam talk show “Pendekatan Pasar Untuk Community Based”.

Juga peran perempuan yang ternyata lebih telaten di beberapa lokasi hutan sosial telah membawa pengaruh besar dalam pendapatan petani yang akan dibahas pada talk show “Perempuan Perhutanan Sosial dalam Ketahanan Pangan”.

Peran serta masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut juga menjadi salah satu tema seminar yang akan dibahas dalam talk show “Perhutanan Sosial di Lahan Gambut dan Praktik Agroforestry di Areal Perhutanan Sosial”.

Hutan Sosial sebagai pereda konflik tenurial menjadi topik yang menarik dan hangat karena up-to-date.

Untuk membahasnya ada talk show dengan tema “Mengurai Sengketa, Menggapai Masyarakat Sejahtera”. Sementara hutan sosial yang ditinjau secara ekologis melalui peningkatkan tutupan lahan, oleh karena itu meningkatkan ketahanan iklim, akan dibahas dalam talk show “Satukan Energi Perhutanan Sosial Untuk Turunkan Dua Derajat”.

Terakhir, Hutan Sosial tak akan terwujud tanpa kerja sama dan kolaborasi multipihak dari pusat hingga tingkat tapak karena memerlukan pendekatan hulu-hilir dengan tujuan akhir mengentaskan kemiskinan dibahas melalui unjuk-bincang “Kolaborasi Para Pihak Dalam Pengutanan PS di KPH dan Dialog Para Pihak” yang akan menghadirkan para Ketua KPH dari daerah.

Di sela rangkaian semua acara itu, pada hari kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Koperasi dan UKM akan memberikan piagam penghargaan kepada sembilan Kelompok Tokoh Hutan Sosial dan 11 Tokoh Penggerak Hutan Sosial pada level kebijakan, dan Tokoh Penggerak Hutan Sosial level pendamping tapak.

Pemberian tokoh Hutan Sosial dimaksudkan untuk menjadi pemicu bagi kelompok lain agar berprestasi dalam mengelola areal perhutanan sosial dengan prinsip-prinsip kelestarian, kelembagaan yang baik dan pengembangan ekonomi.

Pemberian penghargaan pada level kebijakan diberikan bagi tokoh yang telah mampu menggerakan daerahnya melaui kebijakan sehingga Hutan Sosial di daerah mendapat dukungan dari OPD misalnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 yang mendorong tujuh OPD untuk produktivitas Hutan Sosial dan mengejar nilai tambah wilayah.

Dukungan dari Himbara untuk penyaluran KUR dan bimbingan teknis agro silvo bisnis memastikan peningkatan produktivitas dan pengembalian KUR.

“Keputusan pemerintah untuk menurunkan bunga KUR dari 7 persen menjadi 6 persen merupakan insentif bagi hutan sosial sehingga petaninya bergairah untuk pengembangan produktivitas” ujar Bambang lagi.

Festival ini akan dimeriahkan juga oleh budaya kesenian adat Tatali MHA Wana Posangke, Pertunjukan Tari Melayu MHA Sumsel dan Kesenian Angklung Kasepuhan Cibarani sebagai manifestasi Bhineka Tunggal Ika. (*)