Dukungan Kebijakan Pemerintah untuk Tingkatkan Iklim Usaha Kehutanan

Beri Dukungan pada Anggota APHI

Sementara Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyampaikan di tengah pandemi Covid-19, sebagian besar kegiatan APHI di tahun 2020 difokuskan untuk mendorong dan memberikan dukungan kepada anggotanya agar tetap bertahan dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

“Setelah sempat turun hingga minus 8,4 persen pada Mei 2020, Alhamdulillah sejak Agustus 2020 hingga November 2020, kinerja ekspor hasil hutan Indonesia sudah rebound, year on year, menjadi minus 4,9 persen dibandingkan dengan bulan November 2019 dan kita menargetkan devisa dari ekspor produk kehutanan, hulu ke hilir, dapat mencapai diatas US$11 miliar,” ujar Indroyono.

Indroyono menyatakan keberhasilan mempertahankan kinerja dan tenaga kerja, tidak lepas dari dukungan kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi.

Puncak dari kebijakan untuk mendukung investasi di tengah Covid-19 adalah terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Melalui UU ini, pengelolaan hutan berbasis satu perizinan berusaha untuk memanfaatkan multiusaha kehutanan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu mendapat payung kebijakan yang kuat.”

“Dalam konteks ini, maka ke depan akan terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan, yang awalnya berbasis komoditas menuju berbasis ekosistem,” sebut Indroyono.

Raker APHI 2020 pada tanggal 2 hingga 3 Desember 2020 juga diisi dengan Webinar dengan topik “UU Cipta Kerja: Penghela Percepatan Pemulihan Kinerja Sektor Usaha Kehutanan Terdampak Covid-19”, dengan narasumber Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Bambang Hendroyono, Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Nani Hendiarti, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Indroyono Soesilo, dan Pengamat Ekonomi Aviliani. (*)