Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian PUPR Percepat Pelaksanaan Program TA 2020

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang. Foto: Kementerian PUPR
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang. Foto: Kementerian PUPR

TROPIS.CO, JAKARTA – Akibat terjadinya pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan serta mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran (TA) 2020 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dampak dari pandemi Covid-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN.”

“Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian PUPR 2020 di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dari 5.146 paket pekerjaan sebanyak 3.577 paket atau 70 persen senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23 persen senilai Rp37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau 7 persen senilai RP13,7 triliun belum proses lelang.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas DAS Citarum, Kementerian PUPR Intensifkan Pembangunan Infrastruktur

Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu.

Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.

Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC).

Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.

“Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” ujar Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, pada rapat kabinet terakhir Presiden Joko Widodo berpesan agar kita semuanya turut merasakan kesulitan saat pandemi Covid-19 sehingga diperlukan percepatan ekonomi dengan instrumen APBN.

“Segera kita laksanakan percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya.”

“Bekerja keras, bergerak tepat dan bertindak tepat saja tidak cukup.”

“Kita Harus punya niat baik untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara,” tutur Menteri Basuki.