Baru 0,21 Persen Bersertifikat ISPO
Merujuk data Komisi ISPO, setelah adanya aturan ISPO ini lima tahun yang lalu, baru 12.270 hektare perkebunan sawit petani bersertifikat ISPO atau 0,21 persen dari luas total kebun sawit petani 5,807 juta hektare.
Itu sebabnya, petani sangat khawatir apabila mandatori (wajib) ISPO menjadi persoalan baru dan sangat serius.
Dalam kurun waktu 54 bulan ke depan, ditambahkan Gulat, tanpa sertifikasi ISPO maka TBS petani berpeluang ditolak oleh PKS bersertifikat ISPO dan ini akan memperburuk situasi di saat pemerintah berhasil di sektor kemandirian energi biodiesel.
“Tidak menutup kemungkinan, petani akan tersingkir (removed) dalam rantai pasok sawit Indonesia, lantaran tidak mempunyai sertifikasi ISPO.”
“Kami petani bukan tidak mendukung ISPO tetapi pemerintah dalam hal ini kementerian terkait sebaiknya mencarikan solusi (vaksin) atas hambatan yang dihadapi petani untuk di ISPO-kan,” jelas Gulat yang juga merupakan Auditor ISPO.
Pembicara lainnya, Rosediana Suharto, mengaku heran mengapa petani swadaya dan plasma disamakan dalam ISPO.
Karena itu konsep ISPO untuk petani swadaya (smallholder) tidak boleh dimasukkan dalam satu kategori dengan petani plasma, itu jauh berbeda.
Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah pekebun swadaya yang menghadapi tantangan legalitas lahan, itu faktanya, belum lagi persyaratan lainnya.
Baca juga: Saat Pasar Global Lesu, Pasar Domestik Tetap Bergairah
Ia menjelaskan bahwa sertifikasi ISPO seharusnya mengacu kepada kemampuan dan kepentingan masyarakat Indonesia.
Dalam prinsip sustainability untuk mencapai tujuan prosperity agar dipertimbangkan keikutsertaan semua pihak terkait, jangan ditinggalkan mereka yang ada di rantai pasok, ini akan menghilangkan sumber pendapatan mereka.
Menurut Rosediana, penerapan standar ISPO yang baru harus menganut sistem grandfather clause yaitu bagi pemegang sertifikat ISPO tidak harus diulang lagi proses sertifikasinya karena prinsip dasar yang digunakan sama yaitu adalah lingkungan, sosial, and ekonomi.
