TROPIS.CO, JAKARTA – Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 (Januari hingga September 2019) telah diupayakan maksimal melalui kerja sama dan kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan sarana dan prasarana dari perusahaan hutan tanaman industri (HTI).
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan HTI menjadi satu kesatuan dari Satgas Karhutla di setiap propinsi.
”Di bawah koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah, anggota kami telah melakukan langkah-langkah efektif pencegahan dan pengendalian Karhutla di lapangan bersama satuan tugas (Satgas) Karhutla di tingkat provinsi,” ungkap Purwadi di Palembang, Rabu (4/12/2019).
Upaya-upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla dimulai sejak pencegahan melalui beberapa kegiatan diantaranya penerapan penyiapan lahan tanpa bakar (zero burning), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan tata kelola gambut.
”Perusahaan-perusahaan HTI telah mengembangkan pemantauan hotspot secara terintegrasi, yang memungkinkan dapat dimonitor secara langsung dari situation room, sehingga dapat segera diambil tindakan pemadaman di lapangan.”
“Beberapa perusahaan HTI juga telah menggunakan peralatan canggih seperti helicopter water bombing untuk mendukung pemadaman di lapangan,” katanya.
Atas upaya-upaya tersebut, tiga perusahaan hutan tanaman industri yang merupakan mitra APP Sinar Mas, yakni PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai dan PT Rimba Hutani Mas, diganjar penghargaan oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru.
”APHI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penghargaan ini, yang sesungguhnya merupakan capaian atas kerja sama dan kolaborasi para pihak.”
“Hal ini diharapkan dapat memacu upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih baik di tahun mendatang,” ujar Purwadi.
Kejadian Karhutla di tahun 2019 selayaknya menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam mengefektifkan kerja sama dan kolaborasi di tingkat tapak.
”Terjadinya Karhutla tidak mengenal batas-batas wilayah dan batas perizinan, karena itu pencegahan dan pengendalian Karhutla harus ditangani dalam skala bentang alam atau lanskap melalui upaya multipihak,” pungkas Purwadi. (*)
