TROPIS.CO, JAKARTA – Yayasan Peduli Hutan Indonesia melalui Gerakan Masyarakat Peduli Hutan Indonesia, kini tengah mempersiapkan desing engineering pengelolaan kawasan hutan dalam upaya mendukung pemerintah meningkat kesejahteraan petani hutan melalui program Perhutanan Sosial, Kulin KK dan TORA.
Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) Transtoto Handadhari mengatakan itu menjawab TROPIS, sebagai respon atas berbagai strategi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan, terutama petani hutan disaat melemahnya ekonomi nasional, dampak pendemi Covid-19.
Menteri Siti Nurbaya telah melakukan terobosan langsung untuk mempertahankan ekonomi masyarakat pedesaan ini, khususnya petani hutan yang tergabung dalam Usaha Kelompok Perhutanan Sosial.
Melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian LHK membeli langsung semua produk herbal yang diproduksi UKPS, kemudian membagikannya kepada paramedic yang menjadi garda terdepan pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona.
Setidaknya ada 7000 paket produk herbal kemasan yang dibeli langsung Kementerian LHK senilai Rp780 juta.
Baca juga: Bantuan Ekonomi Produktif dan “Bang Pesona” KLHK Perkuat Ekonomi Petani Hutan
Sekitar 2000 paket dibagikan langsung kepada paramedis yang menjadi rujukan penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta.
Sisanya dibagikan melalui balai balai Perhutanan Sosial yang tersebar di sejumlah wilayah.
Langkah lain yang dilakukan Menteri Siti Nurbaya melalui bantuan peralatan ekonomi produktif, antara lain berupa roasting kopi, dan pengembangan usaha perhutanan sosial atau “Bang Pesona”.
Bantuan peralatan ekonomi produktif ini sudah disalurkan kepada sejumlah UKPS di Kabupaten Garut.
Direncanakan akan disebarkan sedikitnya 470 unit peralatan ekonomi produktif senilai Rp47 miliar.
Siti Nurbaya melalui Kementerian LHK telah mengalokasi anggaran sekitar Rp97 miliar untuk program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya petani hutan anggota UKPS.
Senilai Rp50 miliar lainnya dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pembangunan perhutanan sosial nasional, atau “Bang Pesona” sebagai modal usaha.
“Sungguh kami sangat merespon positif dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang ditempuh Menteri Siti Nurbaya dalam mengantisipasi kian melemahnya ekonomi nasional, dampak dari ekonomi global karena wabah virus corona ini,” kata Transtoto Handadhari di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Namun demikian, mantan Direktur Utama Perum Perhutani ini menggarisbawahi, dalam pelaksanaan di lapangan hendaknya sasaraa, pemanfaatan, serta teknis pelaksanaannya harus tepat.
Sebab, kata dia, setiap daerah memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda.
Terlebih lagi, terkait dengan masyarakat desa hutan di Pulau Jawa yang kini sudah terlembaga di dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berjumlah sekitar 5200 unit hingga menuntut ada sentuhan dan cara yang berbeda pula agar target tercapai dan kebijakan itu bermanfaat.
Secara umum, perekonomian masyarakat desa hutan di Jawa, berbasis pada kegiatan menanam, apakah itu pertanian maupun kehutanan, selain wisata alam.
Di Jawa bila tidak segera diantisipasi dampak ekonomi terhadap berlarutnya kasus Covid-19 akan menimbulkan permasalahan baru, yakni adanya pencurian kayu, plus sedikit perambahan lahan hutan pada kelas tanah kosong.
Hal yang sama juga berlaku di luar Jawa, titik rawan ada pada illegal logging.
Jadi bila tidak ada intervensi pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK, bukan mustahil bakal terjadinya peningkatan illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan, hingga kemudian memperluas deforestasi.
Karena itu, langkah yang ditempuh Menteri Siti Nurbaya dengan cara membeli langsung produk petani hutan yang tergabung dalam Usaha Kelompok Perhutanan Sosial atau UKPS, dan juga, memberikan bantuan peralatan ekonomi produktif, merupakan strategi yang cukup tepat.
“Tinggal kontrolnya agar bantuan itu berdaya guna dan memberikan nilai tambah yang optimal,” kata pakar kehutanan ini.
“Strategi lain dalam upaya memperkuat struktur ekonomi masyarakat ini, melalui kerjasama dengan kalangan investor dalam pengembangan perhutanan sosial.”
“Kelompok Tani Hutan sebagai pemegang ijin pemanfaatan kawasan, selain pemegang share, sekaligus menjadi pekerja pada kegiatan usaha tersebut.”
“Sebut saja misalnya, dalam kegiatan wisata maupun kegiatan lain yang dapat dikreasikan pemerintah melalui pendayagunaan investor,” tutur Transtoto
Yayasan Peduli Hutan Indonesia, kata Transtoto, melalui Gerakan Masyarakat Peduli Hutan Indonesia (GMPHI), berusaha berperan serta dalam memperkuat dan mencerpat peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan ini.
“Kami berencana akan ikut mendampingi Menteri LHK dan Dirut Perhutani dalam mendayagunakan 12.600 hektare lahan lahan IPHPS serta lahan program Kulin KK yang luasnya puluhan ribu hektar,” ungkapnya.
Tidak sebatas itu, YPHI pun siap dilibatkan dalam pembinaan masyarakat yang mendapatkan ijin pengelolaan melalui Tanah Objek Reforma Agraria, dan TORA di luar Jawa.
Baca juga: Terapkan Physical Distancing, Pelaku Illegal Logging Disidang Pakai Video Conference
Tentu bersama para petani pemangku dan masyarakat lainnya yang menjadi target dari program peningkatan kesejahteraan ini.
“Kita berusaha untuk terus membangun pertanian di dalam kawasan hutan dengan tidak meninggalkan ciri khasnya, perlindungan hutan.”
“strategi di atas akan sangat efektif dengan dampak muktiplaer effecnya yang luas di luar berkembangnya industri rumah tangga di pedesaan,” tutur Transtoto.
Agar lebih berdaya guna YPHI melalui GMPHI segera menyusun design engineering yang tepat dengan perhitungan positif terhadap nilai nilai lingkungan kawasan hutan pada wilayah yang bakal dijadikan objek sasaran.
Desain engineering ini mencakup tingkat penyerapan air hujan, nilai run off, erosi tanah, hingga dampak kekeringan, dan kemungkinan dampak lainnya. (Trop.01)
