Wamen LHK Alue Dohong, Biaya Pemulihan Gambut sangat Mahal

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Alue Dohong,memaparkan berbagai kondisi perkembangan restorasi gambut dalam workshop yang diselenggarakan Ditjen Pengelolaan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan, di Jakarta, Rabu (19/6).

TROPIS.CO, JAKARTA – Proses pemulihan lahan  gambut  perlu waktu jangka panjang, dan membutuhkan biaya sangat mahal, walau gambut yang telah  rusak tidak mungkin akan kembali  seperti  awal, dan karena  mahalnya dalam pemulihan gambut perlu pendekatan pentahelix.

Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, saat menjadi pembicara kunci “Workshop Success Story Tata Kelola  dan Restorasi Ekosistem Gambut, berlangsung di Manggala Wanabakti, Rabu (19/6/2024).

Workshop diiselenggarakan Ditjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diikuti tak kurang dari 200 peserta dari unsur pemerintah, praktisi, perguruan tinggi dan akademisi, serta dunia usaha dan komunitas, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Acara ini diinisiasi sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya kolektif dalam memelihara keberlanjutan ekosistem gambut, sekaligus menjadi rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024.

Workshop diisi dengan paparan dari berbagai narasumber dan diskusi interaktif. Hadir sebagai narasumber para pakar akademisi ekosistem gambut, local hero Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), perwakilan dunia usaha dan masyarakat yang membagikan kisah sukses dan praktik baik tentang restorasi ekosistem gambut.

Wamen Alue Dohong mengatakan, ada 3 pendekatan dalam memulihkan lahan gambut yang rusak, yakni Rewitting atau pembasahan. Rewetting  iini perlu dilakukan, agar kondisi gambut tetap basah. Dan ini diawali dengan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut atau IPG,  berupa sekat kanal atau kanal blocking, canal back filling atau penimbunan kanal,  hingga Tinggi  Muka Air Tanah atau TMAT, paling  tidak 0,4 m, di fungsi budidaya ekosistem gambut.

Walau memang Wamen Alue Dohomg, mengakui kebijakan 0,4 m ini, apakah masih relevan dengan kondisi ekosistem gambut saat ini. “ Nah ini tentu menjadi bagian tugas perguruan tinggi untuk mengevaluasinya, mungkin saja kini sudah harus 0,7 m atau sebaliknya,cukup 0,3 m,” kata Wamen Alue Dohong,

Wamen Alue Dohong, mengatakan, bahwa restorasi lahan gambut, itu proses jangka panjang. Untuk restorasi hidrologinya sendiri, misalnya saat membangun infrastruktur itu membutuhkan waktu sampai 5 bahkan 10 tahun agar stabil. “Gambut yang terdegradasi karena gangguan hidrologis itu kita stabilkan dulu harusnya, baru kita revegetasi. Tahap revegetasi dengan spesies endemik juga tergantung, ada yang fast dan slow growing species,” ujarnya.

Kemudian melalui Regevetasi atau  penanaman kembali pada gambut yang rusak. Penanaman dilakukan dengan tanaman endemik pada ekosistem gambut budidaya. Penanaman dikombinasikan dengan jenis tanaman yang ekonomis, sehingga bisa memberi

manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat lokal yang ada sekitarnya. “Karena masyarakat mendapatkan manfaat, maka merekapun akan menjaga  ekosistem gambut tersebut,”ujarnya lagi.

Berikutnya, lanjut Wamen Alue Dohong, pendekatan revitalisasi. Suatu pendekatan ekonomi masyarakat melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut. Artinya, dalam proses pemulihan itu masyarakat di sekitar sudah diikutsertakan. Tak sebatas ikut dalam pengelolaan dan pemanfaatan terhada potensi gambut, tapi juga dilibatkan dalam merancang strategi pengembangannya.

Dalam  tahap  pemulihan hidrologi dan revegetasi, revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat juga butuh kestabilan. Kegiatannya berbasis tiga hal yaitu pertama berbasis air, misalnya kegiatan perikanan, dan keramba di lahan gambut dengan ikan endemik. Kedua, berbasis lahan, artinya lahan-lahan yang selalu basah, misalnya paludi culture species, jadi tanaman-tanaman yang menyukai air. Ketiga, environmental services seperti ekowisata, penyerapan karbon, dll. “Mereka kita ajak rembuk, terutama dalam merancang jenis jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat,”kata Wamen Alue Dohong lagi.

Hanya memang Wamen Alue Dohong menyadari bahwa proses pemulihan lahan gambut yang rusak ini, perlu mendapat dukungan banyak pihak. Tak cukup hanya satu kementerian atau lembaga. Implementasinya harus dilakukan melalui pendekatan  konsep pantahelix  yang  mensenergikan dengan program dan kegiatan lembaga lain.

“Artinya harus banyak pihak yang terlibat, mengingat proses pemulihan gambutnya sangat mahal, karenanya, dukungan dana atau biaya menjadi suatu keharusan ”tandas Wamen Alue Dohong.  Lantaran itu pula, lanjutnya , perlu adanya pendanaan campuran atau blanded finance dari berbagai sumber pendanaan untuk suatu kegiatan di satu lokus.

Oleh karena itu, prinsip restorasi gambut itu berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), tidak boleh parsial. Jadi orkestrasinya KHG ini dibuat perencanaan. Saat ini, kita sudah mempunyai rencana jangka panjang yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) secara nasional. Jadi setiap KHG sudah ada sistem perencanaannya. Hal inilah yang harus diorkestrasi bersama, sehingga semua pihak terlibat.

“Upaya restorasi juga termasuk mencegah supaya tidak terjadi degradasi terus menerus, tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi subsidence, tidak terjadi compaction, kemudian akselerasi dekomposisi gambut yang semuanya bisa merilis karbondioksida,” ujar Wamen Alue Dohong.

Mematahkan Mitos

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengatakan Indonesia telah berhasil mematahkan mitos bahwa lahan gambut yang terdegradasi tidak dapat dipulihkan. Nyatanya, dalam kurun waktu 10 tahun, keberhasilan pemulihan ekosistem gambut terutama secara hidrologis mencapai kurang lebih 5,5 juta hektar.

Selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia yang sangat signifikan, seperti awal awal  tahun 2015, hingga menyebabkan kebakaran hutan hingga 2,6 juta hektar.  Pemerintah memprioritaskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu pencegahan sekaligus pemulihan ekosistem gambut yang rusak. Tindakan hukum yang tegas pun diterapkan terhadap individu maupun korporasi yang bertanggung jawab  menyebabkan kebakaran.

Sigit melaporkan sejumlah kegiatan telah dan akan terus dilaksanakan oleh Kementerian LHK, mulai dari inventarisasi karakteristik dan penetapan fungsi ekosistem gambut. Kemudian, pembinaan teknis dan penyusunan, serta pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Selain itu, ada kegiatan pemulihan fungsi ekosistem gambut melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut.

“Kita juga sudah memasukkan program peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan yang berada di ekosistem gambut ke dalam penilaian PROPER atau program penilaian peningkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” katanya.

Dalam prosesnya, Sigit menyampaikan banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, dan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Pada kesempatan workshop ini, selain mengevaluasi apa yang sudah berhasil dilaksanakan, kita juga mengevaluasi apa yang mesti diperbaiki dari proses tersebut.

“Mudah-mudahan melalui pertemuan ini, kita akan bisa sekali lagi merefleksikan, kemudian mengambil manfaat dari apa yang sudah kita lakukan dan merencanakan perbaikan di masa mendatang,” ujarnya.