Perhutanan Sosial Sangat Menggairahkan Ekonomi Petani

Program perhutanan Sosial terlah memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian kebakaran hutan, dan mengatasi illegal logging dan juga konflik tenurial. Dirjen PSKL Mahpudz memaparkan metamorphosa dan tantangan Perhutanan Sosial,saat dilangsungkan workshop perjalanan,keberhasilan, dan masa depan perhutanan sosial, di Jakarta, kamis (20/6). Dirjen Mahpudz saat foto bersama dengan mantan Dirjen Bambang Supriyato dan sejumlah narasumber dan pejabat di Ditjen PSKL

TROPIS.CO, JAKARTA –  Sejumlah capaian 10  tahun perjalanan  progam Perhutanan Sosial dipaparkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dr Mahpudz, dalam  workshop  bertemakan “Perjalanan, Keberhasilan dan Masa Depan Perhutan Sosial di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Dihadapan lebih  dari 1000 peserta, termasuk yang mengikuti melalui zoom,  Mahpudz menyampaikan hasil survei “KATA DATA” tentang dampak  perhutanan sosial  kepada Kelompok Usaha Perhutanan  Sosial atau KUPS,  bahwa  46%  pendapatan  keluarga anggota kelompok  tani  perserta program Perhutanan Sosial, meningkat  2 kali lipat atau 25,8%.

Bahkan, lanjut Mahpudz,   51,4% responden sangat setuju an 44,3% lainnya setuju,  bahwa  program  Perhutanan Sosial telah membuka lapangan usaha atau lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk di luar anggota kelompok usaha Perhutanan  Sosial.

“Ada 41%yang sangat setuju dan 51,4 persen setuju, bahwa perekonmian warga sekitar kawasan  Perhutanan Sosial ikut membaik,”ungkap Mahpudz dalam workshop yang  dibuka resmi oleh Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, dan juga menghadirkan  sejumlah naras umber lain – diantaranya; Dr Joko  Tri Haryono, Direktur Utama  Badan Pengelola  Dana Lingkungan Hidup, Dr. Bambang  Supriyanto, Analisis Kebijakan Ahli Utama Ditjen Perhutanan  Sosial danKemitraan Lingkungan – yang dipanggil dirjen senior oleh  Joko Tri Haryono.

Hasil survey yang dilakukan salah satu lembaga menunjukan program Perhutanan Sosial mendapat respon positif oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Lalu ada juga Deny Rahardian, Deputi  BRWA- Badan Registrasi Wilayah Adat, Kepala Biro Perencanaan  Kementrian LHK, Dr  Edi Sulistyo H Susetyo,   Pimpinan LPHD  Wanagiri, Bali, I Made Darsana,  dan Kepala Dinas  Kehutanan  Sumatera Barat,  Yozarwardi.  Para narasumber ini  mengulas panjangan kondisi nyata  capaian perkembangan Perhutanan  Sosial, termasuk  dalam skema  hutan adat.

Suatu yang sangat signifikan disampaikan Mahpudz,  terkait respon  kasus illegal logging  dan kebakaran hutan.  Dari sebanyak 103 KUPS yang disurvey  pada pertengahan September 2020 dengan metode survey wawancara ketua dan  anggota kelompok melalui telesurvey, menyebut  89,3% responden menyatakan tidak ada illegal longing. Lalu sekitar 94,2% menyatakan tidak ada peristiwa  kebakaran hutan.

“Respon  kalangan responden ini membaik,ketimbang sebelumnya, bahwa yang menyebut tidak ada illegal logging baru sebesar  70,9% dan  78,6% yang menyatakan tidak ada peristiwa kebakara,”kata Mahpudz

Hasil KUPS

Mahpudz  juga memaparkan  terkait komoditas yang dikembangkan  KUPS dalam menggerakan ekonomi  kelompok usahanya.  Dan itu, antara lain,  buah buahan  yang hasil produksinya telah mencapai 276,3 ribu ton,  kopi  mencapai 32,2 juta ton, tanaman pangan  sebanyak  9,8 ribu ton, rotan dan bamboo 3,2 ribu ton, dan gula aren  sebanyak  2,8 ribu ton, kemudian kayu kayuan 5,3 juta m3, serta madu sebanyak  1,6 ribu ton.

Dan dari hasil kajian  Tim Universitas Gajah Mada dan  Tim Universitas Lampung, dampak Perhutaan Sosial terhadap  Perspektif ekonomi, sosial,  dan lingkungan, khususnya di Jawad an bagian Selatan  Sumatera, kata  Mahpudz, menunjukan  bahwa pendapatan  petani Hutan Kemasyarakatan(Hkm), salah satu skema program Perhutanan  Sosial,  terjadi peningkatan  yang cukup signifikan,  rata rata  sekitar  Rp 28.340.724 pertahun, atau sekitar Rp 2,36 juta  perbulan.  “ Dan untuk pendapatan ini, pada tahun tahun mendatang,  paling  tidak rata rata  Rp 3,5 juta perbulan,”kata Mahpudz lagi.

Mahpudz mencontohkan  peningkatan pendapatan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan  Sosial atau IPHPS Muara Gembong , KPH Bogor. Di Muara Gembong ini,  petani perhutanan sosialnya mengembangkan tambak udang, berupa  usaha tambak  IPHPS udang vaname dan  usaha tambak tradisionil, yakni udang pacet dan  ikan bandeng.  Dari dua macam  pola usaha tambak ini,  rata rata  peningkatan pendapatan  mencapai  Rp 16,8 juta  atau  5,05 kali dari sebelumnya yang hanya Rp  3,34 juta.

Sementara di  IPHPS Gunung  Rakutak, KPH Bandung Selatan,  yang mengembangkan pola tumpang sari pada areal seluas 2 hektar, antara tanaman  kopi robusta dengan tanaman semusim, berupa  sayur mayur, seperti kol, kacang, wortel, daun bawang dan bawang merah, mengindikasikan ada peningkatan pendapatan sekitar 2,7 kali lipat, dari Rp  7,26 juta menjadi  Rp 19,85 juta.

Membaiknya pendapatan petani Hkm ini, menurut Mahpudz karena adanya peningkatan  produktivitas  dari berbagai komoditas yang mereka kembangan.  Dari survey  Tim UGM yang diketuai   Prof  Mudrajad Kuncoro, Ph.D  dan  Tim Universitas Lampung  yang beranggotakan  Dr.Nairobi,  Dr. Rahmad Saleh, dan  Dr. Arivina Ratih Yulinar Taher,  sekitar 56,50%  petani Hkm  menyebut bahwa  produktivitas komoditas yang mereka kembangkan,  mengalami peningkatan produktivitas.