Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak

Salah satu konflik tenurial terkait pemanfaatna kawasan hutan di Gunung Balak. Lampung

TROPIS.CO, JAKARTA Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengelolaan hutan negara di tingkat tapak memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan masa depan kehutanan Indonesia. Pengelolaan KPH dapat dikatakan masih belum ideal, saat ini mendapat tantangan baru dengan adanya UUCK dan peraturan turunannya (PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan).

Sejarah pembentukan KPH diawali dengan semangat pengelola tingkat tapak yang mandiri dan dapat berkontribusi kepada daerah, tetapi saat ini muncul kekecewaan dengan adanya perubahan wewenang, dari awalnya dapat “memanfaatkan hutan” menjadi “fasilitator kegiatan” (Nugroho et al., 2023). Berdasarkan perubahan tupoksi KPH hanya sebatas fasilitator dan hasil pengamatan lapangan yang memprihatinkan telah memicu tulisan Subarudi (2023) dengan judul “Revitalisasi Tupoksi KPH dalam Pengelolaan Hutan”. Artikel ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satu tanggapan datang dari Ketua Assosiasi Kesatuan Pengelolaan Hutan se Indonesia yang sangat sepakat dengan pemikiran Prof Subarudi, terkait perlunya revitalisasi Topoksi KPH Untuk Pengelolaan Hutan Lestari di Tingkat Tapak. Pada prinsipnya, Asosiasi KPH siap menjadi pengusul untuk melakukan revisi terhadap PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan karena telah mereduksi 3 fungsi KPH sebagai fungsi administrasi, fungsi bisnis dan fungsi sosial (Mukarom, 2023). Tanggapan lainnya ada yang menyatakan bahwa KPH sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) dan pemerintah daerah provinsi sendiri hanya dijadikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan bukat unit yang mandiri.

Proses pembentukan KPH didasarkan bahwa seluruh Kawasan hutan telah dibagi habis dalam KPH-KPH. Hal ini menjadi indikasi bahwa peran KPH dalam pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak menjadi sangat penting dan stretegis. Walaupun dalam pelaksanaan tupoksinya, para pengelola KPH tidak saja menghadapi tantangan dalam pengelolaan hutan, tetapi juga dalam penanganan konflik tenurial di lapangan. Banyak publikasi yang mengupas konflik-konflik KPH dengan pelaku usaha, masyarakat dan para pelaksana program perhutanan sosial.

Tulisan ini akan mencoba membahas secara dalam terkait dengan konflik-konlfik yang dihadapi KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah: (i) menjelaskan tentang pengertian konflik sosial dan tenurial, (ii) mengidentifikasi konflik regulasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan, (iii) menganalisis konflik antara KPH dengan pelaku usaha, (iv) menjelaskan konflik KPH dengan masyarakat dalam pengusulan perhutanan sosial, dan (v) merumuskan resolusi konflik pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Pengertian Konflik Sosial dan Tenurial

Pengertian konflik sangat beragam pengertiannya tergantung dari sudut mana mendefinisikan konflik tersebut. Umumnya kata konflik merupakan sebuah pertentangan antara dua orang atau lebih terkait dengan pendapat atau sudut pandang terhadap sesuatu obyek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja latin “configere” yang artinya saling memukul. Konflik secara sosiologi merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya (Kastori, 2023). Soekanto (2010) menegaskan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.

Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Soekanto (2010) menyatakan konflik antarkelas sosial adalah konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah. Konflik antarkelas sosial adalah salah satu dari lima bentuk konflik yang terjadi dalam Masyarakat yang meliputi konflik pribadi, konflik politik, konflik rasial, konflik antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

Konflik Tenurial Hutan secara umum didefinisikan sebagai berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Namun, Larson (2013) menegaskan bahwa tenurial lahan hutan itu berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya.

Berkaitan dengan konflik sosial ataupun konflik tenurial di Kawasan hutan dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara konflik sosial terletak kepada obyek yang menjadi akar penyeb konflik. Konflik sosial lebih ditekankan kepada para pelaku yang berkonflik, sedangkan konflik tenurial lebih ditekankan kepada lahan sebagai obyek konflik oleh para pemilik yang mengklaim lahan tersebut.

Konflik Regulasi Antara Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Hutan

Sebenarnya persoalan otonomi daerah terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan sudah diakomodir dalam Pasal 12 UUPK bahwa Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah. Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal sebagai UU Otonomi menjadi titik balik perubahan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik sesuai dengan amanat dan tuntutan reformasi setelah jatuhnya Pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

UU No. 22/1999 telah meletakkan otonomi yang luas kepada daerah di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat serta kewenangan lain seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Namun keberadaan UU Otonomi telah menempatkan daerah otonom tidak memiliki hubungan hierarki dengan satuan pemerintahan di atasnya. Kondisi kebijakan tersebut menyebabkan disharmoni hubungan antarsatuan pemerintahan pusat dan daerah (Humas Setkab, 2023).

Kehadiran UU Otonomi telah memunculkan raja-raja kecil di kabupaten/kota dengan kewenangan yang luas sehingga menimbulkan berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang berupa obral izin pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dimana ada banyak kabupaten/kota yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada para pengusaha yang luas areal izinya melebihi luas total wilayah administrasinya. Hal ini dimaknai bahwa biaya perizinan menjadi mahal dan seringkali digunakan untuk membiayai dana pemilihan kepala daerah (pilkada).  Kompas (23/07/2020) melaporkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pencalonan kepala daerah sekitar Rp. 200-800 miliar sebagaimana diungkap oleh KPK. Kemudian obral izin pengelolaan SDA dipredikasi meningkat jelang tahun politik sebagai ongkos atau amunisi menjelang pilkada (Kompas, 01/06/2018).

Keberadaan UU Otonomi tersebut berimplikasi langsung pada tidak efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sebagai contoh adanya keengganan bupati/wali kota untuk dibina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini menambah buruk kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota (Humas Setkab, 2023). Oleh karena itu setelah berjalan 5 tahun (1999-2004), kemudian UU No. 22/1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar pertimbangan yang memunculkan UU No. 32/2004 adalah persoalan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah juga harus disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam perjalanannya, UU No. 32/2004 masih saja memunculkan persoalan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih stagnan dan perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Di samping itu, UU No. 32/2004 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Hal ini melahirkan UU Pemerinthan Daerah terbaru, yaitu UU No. 23 Tahun 2014.

UU No. 23/2014 mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Hal penting dan subtansial dalam UU No. 23/2014 ini adalah Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota. Hal ini menjadikan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Khusus terkait pengelolaan hutan pasca terbitnya UU No. 23/2014 memunculkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (halaman 116) membagi kewenangan bidang kehutanan dalam 1) Perencanan Hutan (otoritas pemerintah pusat); 2) Pengelolaan Hutan (pemerintah pusat dan provinsi); 3) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten/kota); 4) Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan (pemerintah pusat dan provinsi); 5) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (pemerintah pusat dan provinsi); dan 6) Pengawasan Kehutanan (otoritas pemerintah pusat).

Jadi sebenarnya tidak ada konflik regulasi antara UU No. 23/2014 (Pemerintahan Daerah) dengan UU No. 41/1999 (Kehutanan) terkait dengan pengelolaan hutan, dimana KPHP dan KPHL sebagai pelaksana tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pelaksanaan IUPHHK di Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL), pelaksanaan RHL di luar kawasan hutan, pelaksanaan perlindung hutan di HP dan HL, pelaksanaan pengolahan HHBK dan Kayu dibawah kapasitas 6000m³/tahun, dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK. Dengan kewenangan yang sedemikian besar, pertanyaan mendasar adalah lembaga mana yang akan melaksanakan tugas pokok yang demikian besar kalau tupoksi KHP direduksi hanya sebatas failitasi kegiatan pengelolaan hutan di lapangan.

Dalam teori hukum dikenal asas hukum “Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam Bahasa Latin yang artinya dalam bahas Inggris, yakni the special law derogates from the general law. Arti lengkap dalam Bahasa Indonesua adalah undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum atau undang-undang khusus mengalahkan/ mengenyampingkan undang-undang umum (Shidarta dan Lakonawa, 2018).

Dalam hal pengelolaan hutan dengan KPH, asas hukumnya terbalik dimana UU No. 41/1999 (lex specialis) malah mengatur lebih banyak yang bersifat umum dari UU No. 23/2014 (legi generali). Hal ini disebabkan karena kehadiran UU No. 11/2021 (UUCK) telah merubah PP No. 6 Tahun 2007 menjadi PP No. 23/2021 yang sebenarnya tidak diperintahkan karena ternyata kewenangan pemerintah provinsi di bidang kehutanan masih tercantum dalam UU No. 23/2014. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa revisi PP No. 23/2021 harus direvisi selain tidak diamanatkan dalam UUCK dan juga dinilai bertentangan dengan UU pemerintahan daerah (UU No. 23/2014).

Konflik Antara KPH Dengan Pelaku Usaha

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok masyarakat berusaha untuk memenuhi tujuan dan/atau kepentingannya dengan jalan menentang pihak lain/lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.  Konflik antara KPH dengan pelaku usaha terjadi akibat tumpang tindih lokasi kerja pemegang ijin berusaha pemanfaatan hutan ataupun pelaku pemanfaatan usaha seperti pertambangan, perkebunan, transmigrasi, bangunan dan infrastruktur.

Tumpang tindih lokasi pemanfaatan hutan utamanya disebabkan pengukuhan kawasan hutan belum seluruhnya selesai. Hal ini diperburuk lagi dengan penetapan dan persetujuan IUPHHK yang tidak berkonsultasi dengan para pengelola KPH di lapangan. Di samping itu kepala daerah kabupaten/kota mengeluarkan izin pertambangan dan Perkebunan hanya di atas meja dan sangat jarang melibatkan atau konsultasi dengan para pengelola KPH di lapangan.

Persoalan tumpang tindih pemanfaatan hutan tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan melibatkan para pengelola KPH di tingkat tapak karena mereka lebih mengenal kondisi dan situasi lapangan di areal wilayah kerjanya. Hampir semua KPH sudah memiliki batas-batas areal wilayah kerjanya di lapangan. Hal ini dapat membuat kepastian hukum dan kejelasan batas kawasan hutan di lapangan yang secara signifikan dapat menghindari adanya tumpang tindih pemanfaatan hutan.

 Konflik KPH Dengan Masyarakat dan Dalam Pengusulan Perhutanan Sosial

Masalah utama dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH adalah konflik tenurial yang menghambat operasionalisasi KPH menuju efisien, efektif dan lestari. Konflik KPH dengan masyarakat umumnya berlokasi di areal PBPH. Beragam jenis konflik tenurial yang ditemukan di areal PBPH meliputi klaim lahan okupasi, tuntutan ganti rugi tanam tumbuh, jual beli lahan hutan, klaim adat ulayat, tumpang tindih perizinan perkebunan, pertambangan, konflik batas akibat pemekaran daerah, illegal mining dan illegal logging dan okupasi lahan kiri kanan jalan logging.

Penyebabnya konflik ini adalah akibat termajinalkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan hidupnya bergantung pada hutan serta tidak dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan hutan sejak jaman Orde Baru.  Lebih lanjut pada era pasca reformasi masyarakat memanfaatkan hutan secara bebas dan tak terkendali tanpa mengindahkan aturan sehingga mengancam kelestarian hutan.

Isu yang menonjol saat ini adalah banyaknya kawasan hutan yang telah berubah menjadi kebun sawit yang dimiliki oleh masyarakat secara ilegal. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa luasan kebun sawit illegal mencapai 3,3 juta hektar.  Hal ini sedang dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah sebagai upaya pemutihan kebun kelapa sawit di Kawasan hutan.

Konflik para pengelola KPH dengan pembuat kebijakan dan program perhutanan sosial (PS) meningkat eskalasinya di lapangan. Hal ini disebabkan pelaksana program PS hanya melihat lahan-lahan terbuka (open area) di Kawasan hutan yang kemudian di plot dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Dokumen PIAPS ini sidah menjalani revisi yang ketujuh atau ke delapan karena ketidaksinkronan arealnya di lapangan.

Konflik terjadi ketika KPH sudah menaglokasikan areal terbukan tersebut untuk dijadikan areal pengelolaan hutan yang akan dikerjasamakan baik dengan masyakarat atau dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pemanfaatan kayu dan HHBK. Namun tiba-tiba sudah dipatok atau ditetapkan sebagai areal pencadangan PS. Hal ini berdampak kepada kurang atau tidak ada dukungan kepada KPH. Namun seiring jalannya waktu dan disadari betul oleh para pelaksana PS sehingga dalam penyusunan PIAPS nya yang disusun baru dipublikasikan setelah berkonsultasi terlebih dahulu pada kepala-kepala KPH di Tingkat tapak.

Konflik KPH dengan para pelaksana program PS semakin berkurang karena sejak keluarnya PP No. 23/2021 tugas KPH hanya menjadi fasilitator kegiatan pengelolan hutan termasuk pelaksanaan PS. Program pelaksanaan PS dilakukan bersama-sama dengan penyuluh kehutanan tingkat provinsi dan para pengelola KPH di Tingkat tapak sehingga program PS bisa berjalan baik dan lancar.

 Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak

Resolusi konflik pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat dilakukan dengan: (i) melakukan revisi PP No. 23/2021 sebagai upaya revitalisasi tupoksi KPH, (ii) mempercepat Upaya pengukuhan Kawasan hutan, (iii) melaksanakan koordinasi terkait resolusi konflik antara KPH dengan dengan pelaku usaha (PBPH), (iv) melaksanakan 3 pendekatan utama dalam resolusi konflik tenurial di lapangan, dan (v) memilih pendekatan kesejahteraan melalui kemitraan Masyarakat sebagai prioritas penanganan konflik tenurial di lapangan.

Revisi PP No. 23/2021 harus dilakukan sebagai Upaya revitalisasi tupoksi KPH. Hal ini dilakukan karena PP tersebut telah mereduksi tiga fungsi pokok KPH menjadi hanya sebagai fasilitator semata. Revisi PP No. 23/2021 terkait tupoksi KPH ini tidak menyalahi aturan legal formal karena isu “negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya” (Qasasi, 2015; Tjiptaning, 2018) tidak terkait konteks dan sama sekali tidak relevan dengan revisi tupoksi KPH.

Sudah menjadi hal yang umum diketahui hambatan fundamental pembangunan KPH adalah pengukuhan kawasan hutan yang belum selesai, disamping terbatasnya kapasitas sumber daya manusia KPH serta dukungan sarana-prasarana dan pendanaan. Pengukuhan kawasan hutan yang belum selesai mengakibatkan permasalahan konflik tenurial. Sementara kemantapan kawasan hutan merupakan solusi awal menyelesaikan konflik penguasaan lahan menuju pembangunan KPH yang efektif, efisien dan lestari.

Resolusi konflik di areal PBPH berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 157 ayat 2 diawali pemegang PBPH wajib melaksanakan identifikasi dan pemetaan konflik yang ada di wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan resolusi konflik yang tepat sesuai dengan kondisi, status, kriteria, intensitas dan faktor-faktor penyebab konflik.  Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan konflik maka status potensi konflik terbagi menjadi sangat kritis, kritis, waspada, terkendali dan aman.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 tahun 2021 lampiran V pendekatan resolusi konflik dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: a) pendekatan melalui mekanisme legal atau jalur hukum formal; b) pendekatan melalui mekanisme penyelesaian alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR); dan c) melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan.

Penyelesaian konflik secara legal formal adalah proses penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum formal yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum, didasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta dilakukan melalui sebuah proses beracara yang standar.  Kasus-kasus konflik yang bisa diselesaikan melalui mekanisme legal formal merupakan kasus–kasus yang berdasarkan peraturan formal posisi hukum PBPH sangat jelas dan kuat. Sebaliknya, dari pihak masyarakat tidak cukup memiliki bukti yang jelas dan kuat atas lahan yang disengketakan baik secara formal maupun secara ketentuan adat di mana masyarakat tersebut bukan merupakan masyarakat adat/ masyarakat setempat (bukan masyarakat pendatang).

Pendekatan Resolusi Konflik dengan menggunakan jalur legal terbagi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu: a). pendekatan keamanan bila unsur pidana dari kasus konflik telah muncul secara jelas dan nyata dengan bukti-bukti yang kuat; dan b). pendekatan melalui peradilan formal. Pendekatan penyelesaian melalui jalur peradilan merupakan pilihan terakhir, yakni setelah penyelesaian melalui jalur di luar peradilan menemui kegagalan atau sudah di luar kemampuan KPH.  Penegakan hukum merupakan pendekatan mekanisme resolusi konflik yang memiliki jaminan keadilan dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak meliputi Balai Penegakan Hukum, Polsek, Kejaksaan/Pengadilan Negeri.  Sebagai contoh penegakan hukum adalah dalam menindak orang perorangan atau pihak lain yang berusaha untuk mempengaruhi seseorang melakukan penebangan secara liar dengan cara memberikan sejumlah uang.

Sementara itu penyelesaian konflik secara Altenative Dispute Resolution (ADR) atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif adalah proses penyelesaian konflik melalui mekanisme selain jalur hukum formal dengan tujuan memperoleh penyelesaian konflik yang bersifat winwin solution (saling menguntungkan) antara pihak-pihak berkonflik. Win-win solution adalah prinsip Resolusi Konflik melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif di mana penyelesaiannya dilakukan secara elegan, tidak ada pihak yang kalah (kehilangan muka) serta memberikan perspektif menyembuhkan (healing) kepada para pihak (terutama korban) melalui pencapaian sebuah konsensus yang saling menguntungkan. Lebih jauh kasus-kasus konflik yang bisa diselesaikan melalui mekanisme ADR adalah kasus-kasus konflik yang bersifat adat, kasus konflik yang belum menimbulkan dampak pidana, atau kasus-kasus konflik yang bersifat khusus sehingga membutuhkan penyelesaian khusus. Termasuk didalamnya antara lain kasus konflik yang melibatkan masyarakat pendatang namun bersedia melakukan musyawarah. Dengan demikian, inti mekanisme penyelesaian konflik melalui ADR adalah melalui musyawarah untuk mufakat sehingga setiap PBPH membutuhkan keberadaan personalia negosiator.

Pendekatan kesejahteraan adalah sebuah pendekatan dalam pencegahan dan penanganan konflik pada areal PBPH melalui berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan disepakati oleh pihak pemegang PBPH dan masyarakat. Kasus-kasus konflik yang bisa diselesaikan melalui pendekatan resolusi konflik melalui mekanisme kesejahteraan yaitu terhadap kasus-kasus konflik dengan status rendah atau sangat rendah, bisa dilakukan pencegahan ledakan konflik melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan antara lain dilakukan melalui kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan Resolusi Konflik, bisa bersifat tunggal namun juga bisa merupakan kombinasi lebih dari satu pendekatan misalnya gabungan antara pendekatan Resolusi Konflik ADR dengan pendekatan kesejahteraan.

Selanjutnya Resolusi Konflik yang akan diambil dalam menyelesaikan konflik akan selalu menggunakan pendekatan legal formal sepanjang kasus konflik yang terjadi memiliki unsur pidana apapun status potensi konfliknya, baik sangat kritis, kritis, waspada, terkendali ataupun aman. Sementara mekanisme ADR bisa diterapkan pada konflik dengan status sangat kritis, kritis, waspada, dan terkendali. Sedangkan untuk kasus dengan status konflik waspada, terkendali, dan aman bisa digunakan pendekatan kesejahteraan.

Dari ketiga pendekatan tersebut, maka prioritas resolusi konflik yang dilakukan KPH adalah pendekatan kesejahteraan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini nampaknya sangat dianjurkan karena dapat tercapainya kondisi win-win solution serta adanya potensi mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh PBPH menurut Siswoko (2021) antara lain Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab sosial yang berbeda dari aktivitas utama perusahaan, dan Creating Share Value (CSV) yang merupakan bagian integral dari aktivitas bisnis perusahaan. Perbedaan yang mendasar antara CSR dan CSV adalah pada pendekatan mereka terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. CSR lebih bersifat filantropis, dimana perusahaan memberikan dukungan dan donasi untuk kegiatan sosial dan lingkungan. CSV lebih berfokus pada menciptakan nilai bagi perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan menyediakan solusi untuk masalah sosial dan lingkungan melalui produk atau layanan yang mereka tawarkan.

Bentuk CSR yang dilakukan PBPH berupa bantuan sarana ibadah, bea siswa dan pembangunan sarana prasarana desa. Sedangkan untuk CSV berupa masyarakat memborong kegiatan perusahaan di bidang pembuatan kompos, kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman.  Sedangkan kegiatan PBPH dalam kemitraan kehutanan dapat berupa CSR dimana masyarakat dibantu dapat melakukan kegiatan agroforestry, tanaan pangan, slyvopasteury di lahan PBPH ataupun CSV melibatkan masyarakat dalam kegiatan bisnis PBPH yaitu tanaman kayu atau multi usaha kehutanan.

Tupoksi KPH yang berbeda antara sebelum dan sesudah lahirnya UUCK telah berdampak terhadap kinerja KPH yang terpantau menjadi sangat rendah karena PP No. 23/2021 yang telah mereduksi tiga fungsi KPH (administrasi, bisnis dan sosial) menjadi fungsi fasilitasi dengan dampak utamanya penurunan jumlah anggaran untuk kegiatannya di lapangan.  Dampak lainnya konflik yang terjadi wilayah KPH menjadi semakin marak baik dengan pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Peran KPH sangatlah penting untuk dapat mengelola konflik sosial di wilayah kerjanya, sehingga diperlukan adanya pedoman teknis penanganan konflik yang komprehensif, pelatihan kemampuan bernegosiasi, mediasi dengan masyarakat maupun pemegang PBPH dan jika diperlukan memiliki konsultan pendamping yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan rekam jejak pengalaman dalam proses-proses pendampingan identifikasi dan pemetaan konflik sampai dengan tahap penanganan konflik.

Adapun resolusi konflik pengelolaan hutan di tingkat tapak yang ditawarkan meliputi: (i) Revisi PP No. 23/2021 sebagai upaya revitalisasi tupoksi KPH, (ii) Percepatan upaya pengukuhan Kawasan hutan, (iii) Pelaksanaan koordinasi terkait resolusi konflik antara KPH dengan dengan pelaku usaha (PBPH), (iv) Penerapan 3 pendekatan utama dalam resolusi konflik tenurial di lapangan, dan (v) Pemilihan pendekatan kesejahteraan melalui kemitraan Masyarakat sebagai prioritas penanganan konflik tenurial di lapangan.

Subarudi  dan Trio Santoso

Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Kependudukan, BRIN dan  Pemerhati Kehutanan berdomisili di Bogor