Mahpudz  Dirjen Perhutanan Sosial dan Dida Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Menteri LHK Siti Nurbaya, saat melantik pejabat di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat melantik Machpudz, sebagai Dirjen PSKL dan Dida Migfar Ridha, Dirjen PHL, sempay mengingatkan, bahwa ukuran baseline kinerja pemerintahan selanjutnya, bukan sekadar ukuran numerik dengan demensi sempit, melainkan ukuran multidimensi persepsi dan kepuasan masyarakat.

TROPIS.CO – JAKARTA,  Peristiwa ini terjadinya memang sepekan lalu. Tepatnya,  Rabu menjelang petang,  5 Juni 2024 di auditorium  Soedjarwo, Manggala Wanabakti, Gedung Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan, kawasan Senayan, Jakarta. Peristiwanya, memang hal  yang  rutin, pelantikan Pimpinan Tinggi Madya, yakni Dirjen  Perhutanan  Sosial Kemitraan Lingjkungan  (PSKL),dan  Dirjen  Pengelolaan  Hutan Lestari (PHL).

Adapun pimpinan tinggi madya yang dilantik; Dr. Ir Mahpudz, sebagai Dirjen PSKL dan  Ir Dida Migfar Ridha, menjabat Dirjen  PHL. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya. Dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi lingkup Kementerian  LHK, termasuk Wamen Alue Dohong.

Mahpudz dan  Dida ditetapkan sebagai dirjen, berdasarkan Surat Keputusan Presiden  RI, No 59 Tahun 2024, tertanggal 29 Mei 2024. Mahpudz sebelumnya menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal PSKL, menjabat dirjen menggantikan Dr. Ir. Bambang Soeprianto yang beralih menjadi pejabat fungsional. Sedangkan,  Dida Migfar Ridha, sebelumnya  Kepala Biro Luar Negeri, lingkup Sekjen KLHK. Menjabat Dirjen  PHL, menggantikan Dr. Ir. Agus Justianto – yang juga beralih menjadi pejabat fungsional.

Sekjen Bambang Hendroyono hadir menyaksikan serah terima jabatan dirjen PSKL dan Dirjen PHL.

Serahterima jabatan berlangsungm berlangsung Senin, 10 Juni kemarin, di Manggala  Wanabakti, Jakarta. Bambang  Hendroyono, hadir dalam serah terima jabatan antara Mahpudz dengan  Bambang Soeprianto, dan  Dida Migfar Ridha dengan Agus Justianto.

Mahpudz dan  Dida Migfar,  ditetapkan dan dilantik sebagai Dirjen, setelah lulus seleksi pengisian jabatan Pimpinan  Tinggi Madya yang dilaksanakan  Tim Panitia Seleksi yang diketuai  Agus Pambagio, menggantikan posisi Alm Sarwono Kusumaatmadja,  berlangsung sejak Maret hingga akhir Mei kemarin.

Mahpudz berhasil  menyisihkan peserta bidding lainnya –  yang diantaranya;  Haruni Krisnawati, Muchamad Saparis Soedarjanto, Sri Handayaningsih dan Yozarwardi Usama Putra. Sementara Dida Migfar, menyisihkan; Jefry Susyafrianto, Muhammad Zainal Arifin,  Nandang Prihadi, Noer Adi Wardojo, dan Sri Suwanto.

Dengan ditetapkan dan dilantiknya Mahpudz dan Dida Migfar, sebagai dirjen, maka posisi jabatan Pemimpin Tinggi Madya, kini sudah terisi pejabat definitive.  Tak ada lagi yang dijabat  “pelaksana tugas”. Beda dengan untuk jabatan Kepala Biro, Direktur, dan juga Kepala Pusat, kini kalau  tak keliru, masih ada 15 posisi yang dijabat “pelaksana  tugas”. Bahkan, ada diantaranya lebih  dari setahun, dalam kapasitas “pelaksana tugas”.

Capaian Transformatif

Ada pesan khusus yang disampaikan Menteri Siti Nurbaya saat melantik dua pejabat tinggi madya itu. Tantangan yang dihadapi  pada tahun mendatang semakin kompleks, sehingga perlu dicarikan solusi bersama. Kata Menteri Siti Nurbaya, bahwa KLHK saat ini sudah berada di garis yang jauh berbeda dibandingkan saat pembentukannya pada akhir tahun 2014 yang lalu. Pada saat ini dikatakannya, begitu banyak capaian-capaian transformatif yang telah diraih.

Dan kini,  lanjut Menteri Siti Nurbaya, berakhirnya era pembangunan jangka panjang pada tahun 2024, maka semua akan berdiri pada baseline baru sebagai garis referensi pengukuran capaian-capaian organisasi pembangunan jangka panjang berikutnya.   Kondisi “point of no return” ini harus dipahami semua jajaran agar tidak terjebak pada pola pikir yang stagnan bahkan terjebak di masa lalu.

“Saya kembali mengingatkan kita bahwa ukuran baseline kinerja pemerintahan selanjutnya adalah bukan sekedar ukuran numerik dengan dimensi sempit, melainkan ukuran multidimensi persepsi dan kepuasan masyarakat,”tandas Menteri Siti Nurbaya.

Serah terima jabatan Dirjen PHL dari Agus Justianto (kiri) kepada Dida Migfar Rhida.

Selain indikator angka-angka volume keluaran capaian program, ukuran dalam angka-angka indeks kebermanfaatan hasil-hasil organisasi akan semakin mendominasi. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik mengenai bagaimana KLHK dirasakan keberadaannya oleh masyarakat harus dikuasai oleh seluruh jajaran organisasi ini.

Lantaran itu, terhadap Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Menteri Siti Nurbaya, menyampaikan  beberapa hal penting dan strategis- yang antara lain terkait dengan peningkatan kawasan hutan melalui diversifikasi industri pengolahan hasil hutan dalam upaya mendukung multiusaha kehutanan. Dan ini mencukup; pangan, energi, obat obatan.

Tidak hanya itu,  Menteri juga menyebut  perlu adanya kebijakan pengelolaan hutan yang responsif terhadap isu Geo- politic Global. Percepatan Implementasi Multiusaha Kehutanan Pada PBPH dan meningkatkan diversifikasi produk hasil hutan pada PBPHH untuk keberlanjutan usaha kehutanan. Meningkatkan penetrasi pasar hasil hutan di dalam negeri dan luar negeri.

Hal lain yang tak kalah penting, Menteri Siti minta agar terus  melanjutkan kampanye positif SVLK dan soft diplomacy  terkait keterlacakan bahan baku industri, perbaikan kriteria  dan indikator untuk pemenuhan standar Pasar global.Selain juga pentingnya ditingkatkan komunikasi  lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, multi-pihak, termasuk pelaku usaha dengan mengedepankan keterbukaan, sinergi, kolaborasi dengan prinsip tidak ada masalah yang tidak ada solusinya.

“ Semangat yang perlu dikedepankan oleh berbagai komponen bangsa di industri kehutanan adalah maju bersama mencari solusi untuk pembangunan ekonomi Indonesia lebih baik,” tandas  Menteri Siti Nurbaya.

Prioritas Nasional

Sementara terhadap Mapudz, sebagai Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, menggantikan Bambang Soeprianto yang beralih menjadi pejabat fungsional, Menteri Siti Nurbaya, mengingatkan Program Perhutanan Sosial merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang menjadi Program Prioritas Nasional, terus menjadi fokus utama dalam upaya pemanfaatan hutan lestari demi kesejahteraan rakyat.

“Sesuai pernyataan Presiden mengenai jaminan hak dan akses tanah melalui Perhutanan Sosial, menjadi landasan bagi program ini untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan melalui legalisasi akses kelola hutan oleh masyarakat,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Diperjelas oleh Menteri kelahiran Jakarta dan pernah menjabat sebagai Sekjen Kementerian Dalam Negeri, dan Sekjen Dewan Pimpinan Daerah atau DPD RI ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023  Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Serah terima jabatan Dirjen PSKL, dari Bambang Soeprianto (kanan) kepada Mahpudz.

Langkah ini, lanjutnya, bertujuan memfasilitasi kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak dalam mencapai target distribusi akses kelola perhutanan sosial termasuk dukungan Gubernur, Bupati dapat memasukan Program Perhutanan Sosial kedalam RPJMD sehingga APBD bisa memungkinkan untuk pendanaan perhutanan sosial .

Begitupun dengan dana desa, bahwa sekarang sudah dimungkinkan untuk menopang dana perhutanan sosial. “Pemerintah juga mengembangkan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial di berbagai daerah.”

Perhutanan Sosial, menurut mantan Kepala Bapeda Provinsi Lampung ini, dan kini dua priode menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga harus mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDG’s). Sehingga Kontribusi  dari program ini sangat beragam, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penanganan perubahan iklim.

Melalui praktik pengelolaan Perhutanan Sosial, Lanjutnya, Indonesia berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan pengendalian perubahan iklim.  Sehingga Program ini tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga adaptasi melalui pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan peningkatan stok karbon hutan.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Program Perhutanan Sosial.”