PKS Brondol Rusak Tata Kelola Industri Sawit Sumut

Berdirinya pabrik kelapa sawit mini, mungkin menjadi solusi bagi petani sawit mandiri karena bisa mengolah buah sawit atau TBS sendiri, tapi disisi lain menjadi ancaman bagi PKS besar yang memiliki kawasan perkebunan sawit skala luas. Pasalnya. PKS mini, khususnya di Sumatera Utara,diindikasikan telah menjadi penampung brondolan sawit ilegal yang diambil dari perusahaan. Seorang anggota masyarakat yang sedang mengumpulkan brondolan dari sdalah satu perkebunan sawit.

Sejumlah Pabrik Kelapa sawit berkapasitas kecil, atau PKS mini  telah  mengancam keberlangsungan industri kelapa sawit di  Sumatera Utara. PKS berkapasitas 5 – 20 ton/jam,  telah menampung  berondolan yang diindikasikan hasil curian,  dan PKS mini  berani membeli  Rp 1000  hingga Rp 1200/kg di atas harga TBS yang ditetapkan Dinas  Perkebunan.

TROPIS.CO, MEDAN – Info tak sedap datang dari Gapki Sumatera Utara. Senin pagi, 10 Juni 224, Timbas Prasad Ginting, Ketua Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit wilayah itu, mengabarkan, bahwa di  Sumatera Utara, sejak beberapa tahun terakhir dijamuri oleh Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit atau PKS mini, berkapasitas kecil, 5 hingga 20 ton perjam.

PKS mini ini yang pada awalnya dimaksudkan sebagai solusi atas keterbatasan  industri  pengolahan, hingga terkadang membuat hasil produksi  sawit perkebunan rakyat, tak tertampung oleh  PKS besar milik perusahaan perkebunan, belakangan telah menjadi “momok”bagi  PKS yang memiliki kebun maupun yang tak memiliki kebun.

Pasalnya, kata  Timbas Prazad Ginting, PKS mini  yang belakangan lebih dikenal sebagai PKS brondolan, tak hanya menampung  buah sawit atau  TBS perkebunan rakyat yang ada di sekitarnya, tapi juga diindikasikan menampung  brondolan ilegal, hasil curian  dari sejumlah orang dari  perkebunan besar swasta dan juga PT Perkebunan Nusantara.

“ Volumenya setiap hari cukup banyak, hanya berapa banyak brondol sawit yang mereka ambil setiap hari, belum diketahui angka pastinya,” kata Timbas Ginting dalam obrolan dengan TROPIS via handphon.

Namun yang diketahui pasti, lanjutnya, merujuk hasil  inventarisasi  Aparat Penegak Hukum di Sumut, setidaknya ada sekitar 60 pabrik berkapasitas 5 hingga 20 ton buah sawit perjam. Kapasitasnya  boleh kecil tapi karena unitnya  banyak, tentu  kebutuhan akan TBS dan juga brondolannya  sangat banyak.  Dan ini jelas, menjadi ancaman bagi PKS besar yang kini berjumlah sekitar 250 unit berkapasitas 20 hingga 90 ton. tandan buah sawit perjam.

Timbas Prazad Ginting menilai kasus pencurian berondolan merupakan persoalan serius. Karena pencurian berondol ini, bukan hanya mengurangi pasokan buah sawit ke PKS, tapi juga telah menurunkan tingkat rendemen minyak sawit yang dihasilkan pabrikan. Dan penurunan ini cukup signifikan, bisa mencapai 2%.

“Bila tingkat rendemen minyak sawit di setiap pabrikan kini rata rata mencapai 21%, kini turun hingga 19%,” kata Timbas. Tentu, penurunan rendemen ini, sangat mempengaruhi harga CPO, bahkan juga tingkat penjualan TBS ke pabrik. Sehingga ketentuan harga TBS yang dikeluarkan Dinas Perkebunan setempat, terkadang tak bisa lagi jadi patongan. “ Berondol itu sangat mempengaruhi tingkat rendemen minyak sawit,”tambah Timbas Ginting.

Karena itu, lanjutnya PKS brondolan, lebih berani membeli dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga TBS. Bila harga TBS Rp 2500/kg, PKS berondol, membeli dengan harga Rp 3500/kg, bahkan ada yang sampai Rp 3700/kg. “ Jadi selisih harga terhadap TBS bisa berkisar Rp 1000 hingga Rp 1200/kg.”

Siapa pelaku dari pencurian berondol ini, Timbas Ginting, tidak mau menuduh siapa siapanya. Namun yang pasti mereka adalah oknum. Lantaran itu di Sumatera Utara, kini berkembang ungkapan; Makbro-emak emak berondol. Nakbro- anak anak berondol dan Pakbro- bapak bapal berondol. “Kalau emak emak, pakai baju daster saja kalau ngambil berondol banyak dapat, karena dasternya banyak kantong,”tutur Ketua Gapki Sumut itu lagi.

Melalui OSS.
Timbas juga mengatakan, menjamurnya PKS. berondol, bukan hanya ancaman bagi PKS yang punya kebun, tapi juga PKS tanpa kebun. Pasokan buah dari kebun sawit swadaya berkurang drastis, karena tingginya harga berondol, petani sawit lebih memilih PKS berondol.

PKS berondol ini disebut Timbas adalah PKS yang memiliki izin resmi dari Kementerian Perindustria. Mereka mendapatkan izin melalui penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yakni Sistem Online Single Submission (OSS). Terhadap permohonan ini, Dinas Perindustrian, tidak bisa bersikap, kecuali memberikan rekomendasi atas respon dari pusat.

Timbas sangat menyayangkan kondisi bisa terjadi, dan dia cenderung menilai kebijakan ini terjadi karena lemahnya tingkat koordinasi di pemerintahan pusat. “Sejatinya Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sebab yang sangat mengetahui perkembangan industri sawit adalah Kementan,”tandas Timbas.

Gapki Sumut, tuturnya, sudah bersurat ke Gapki pusat, agar melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat. Sebab bila kasus ini terus berlanjut, dipastikan industri sawit di Sumut, tidak bisa berkembang baik. Dan Timbas sangat mengkhawatirkan bila kasus PKS berondol ini, menular pada daerah lain. “Semoga pemeritah pusat memberikan solusi terbaik,”harapnya.