TROPIS.CO, MOJOKERTO – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini sedang melakukan percepatan pengembangan program Perhutanan Sosial agar pada 2025, akses kelola kawasan hutan bisa mencapai 70 persen dari alokasi kawasan seluas 12,7 juta hektare.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan itu, saat membuka Festival Perhutanan Sosial yang diintegrasikan dengan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia AP2SI di Desa Padusan Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (23/5/2023).
Festival Perhutanan Sosial yang dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 23 hingga 26 Mei 2023 ini, bertemakan “Perhutanan Sosial Sumber Penghidupan” diharapkan menjadi ajang memperkuat pengetahuan, praktik, serta memperkuat promosi dan pencapaian perhutanan sosial yang telah dilakukan oleh para pelaku dan pengelola perhutanan sosial.
“Melalui momentum Festival Perhutanan Sosial ini mari kita gelorakan semangat dan bahu-membahu memberikan kontribusi dalam komitmen pengentasan kemiskinan, kemajuan sumber daya manusia, dan kelestarian hutan dan lingkungan hidup,” tutur Menteri Siti dalam sambutan pembukaannya.
Ia pun berujar merasa bersyukur Program Perhutanan Sosial masuk menjadi salah satu program strategis nasional. Sejak dikerjakan pada tahun 2016 hingga saat ini capaian Perhutanan Sosial hingga Mei 2023 seluas 5.522.164,64 hektar, dengan sebanyak 8.169 unit keputusan bagi kurang lebih 1.201.939 kepala keluarga.
“Pada akhir tahun 2025 saya minta harus tercapai minimal 70 persen dari target 12,7 juta ha yang merupakan target ideal yang harus diselesaikan sampai kapanpun,” tegas Menteri Siti.
Menteri Siti pun berujar jika akan terus dilakukan inovasi dalam memperkuat program perhutanan sosial terutama pada aspek kelembagaan, kelompok, beberapa diantaranya seperti penerapan konsep andil garapan secara GIS yang mana akan mempertegas batas areal perhutanan sosial untuk untuk setiap pengelola.
“Andil garapan di Perhutanan Sosial ini penting karena ini akan dikuasakan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang menjadi 70 tahun, jadi batas areal harus diketahui dengan pasti,” ujarnya.
Menteri Siti pun berterima kasih kepada AP2SI yang telah mendukung pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial ini. Kesuksesan pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial ini harus diperbesar gaungnya dengan menyelenggarakannya di Jakarta dalam waktu dekat. Dalam Festival itu yang terpenting selain memperkenalkan produk-produk perhutanan sosial juga akan di fasilitasi forum seller meet buyer untuk memperkuat jaringan pasar produk perhutanan sosial.
Sejalan dengan hal tersebut Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyebut jika Kabupaten Mojokerto berkomitmen kuat untuk bagaimana bisa menciptakan pasar, sehingga produk petani hutan bisa dimanfaatkan secara lebih luas agar keberlanjutan usaha perhutanan sosial dapat terus didorong
“Kami berupaya bagaimana agar memulai warga mojokerto menggunakan produk perhutanan sosial, karena ini kan juga selaras dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri,” tuturnya.
Kemudian Ketua Umum Badan Pengurus Nasional AP2SI, Roni Usman Kusmana menyebutkan jika perhutanan sosial itu betul-betul memberi sebuah keadilan, kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Festival Perhutanan Sosial yang diadakan di Mojokerto disebutnya merupakan momen yang penting bagi para pengelola perhutanan sosial untuk mengembangkan jaringan dan sebagai forum komunikasi memperkuat perhutanan sosial di tengah beragam kesempatan dan tantangan.
“Festival ini merupakan upaya untuk mempertegas interaksi antar pengelola dan publik secara luas dalam rangka mewujudkan tata kelola hutan berbasis masyarakat secara adil dan berkelanjutan di tengah beragam kesempatan dan tantangan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi yang juga hadir mengapresiasi komitmen Pemerintah atas program Perhutanan Sosial. Meski demikian ia berpesan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang mendapatkan akses perhutanan sosial agar memperhatikan kelestarian hutannya, jangan hanya sekedar mendapatkan keuntungan ekonomi semata dari pengelolaan hutan.
“Kepada teman-teman petani hutan, dengan perhutanan sosial setelah diberikan hak pengelolaan kita jangan berhenti di sertifikat, karena kita harus menunjukkan ketika rakyat diberikan ruang dan kesempatan, kita bisa menyelesaikan persoalan yang lain juga. Bukan hanya persoalan masing-masing petani untuk bisa berusaha, melainkan juga bagaimana memulihkan fungsi hutan. Jadi hak berusaha pulih, fungsi lingkungan juga pulih, maka ekonomi juga akan pulih,” tuturnya.
Menteri LHK bersama rombongan juga mengunjungi PT. Integra Indocabinet untuk meninjau dan berdiskusi tentang implementasi SVLK.
Hadir mendampingi Menteri LHK, Direktur Jenderal PSKL, Direktur Jenderal PHL, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KLHK terkait, Kepala Dinas LHK Jawa Timur, Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, para Kepala UPT lingkup Jawa Timur, Direktur Walhi, Utusan dari USA, dan United Kingdom, dan para petani hutan sosial.
