Buka Munas XI GAPKI, Begini Saran Wapres untuk Wujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Didasari Asas Manfaat

Menurut Wapres, prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.

Baca juga: Kelapa Sawit Berkontribusi pada PDB Perkebunan Terbanyak

“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” kata Wapres mengingatkan.

Yang kedua, Wapres menyatakan, perlunya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat.

“Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan,” ungkapnya.

Yang ketiga, Wapres mengajak anggota GAPKI dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

Baca juga: Mendorong Keterlibatan Masyarakat Perdesaan Hasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan

“Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” ungkapnya.

Kelima, Wapres menekankan, agar pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan lebih ditingkatkan.

Misalnya, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.

“Terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang.”

Baca juga: GAPKI: Faktor-Faktor Penghambat Produksi Minyak Sawit Harus Diatasi

“Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” urainya.