Mitigasi Karhutla, Kunci Tercapainya Target FOLU Net Sink

Menteri Siti Nurbaya bersama Wamen Aloe Dohong dan Ketua Harian I Tim FOLU Net Sink uang juga Plt Dirjen PKTL, Ruandha Agung Soegardiman, saat diskusi ringan tentang strategi pencapaian target FOLU Net Sink , Kebakaran lahan gambut, salah satu pemicu peningjatan emisi gas rumah kaca.

Laporan :  Usmandie  A Andeska

Pemerintah Indonesia telah mentargetkan penurunan emisi sekitar 834 juta ton CO2e di tahun 2030. Salah satu strateginya melalui pendekatan FOLU Net Sink yang diprediksikan akan menguras anggaran tak kurang 240 triliun rupiah dengan target penurunan emisi sekitar 140 juta ton CO2e.

TROPIS.CO,JAKARTA – Di salah satu hotel di kawasan Sudirman,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Oktober, sejumlah pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setingkat eselon I dan eselon II,  pejabat  di daerah, serta  sejumlah pakar dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, mengikuti  workshop berkaitan dengan implementasi  penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan Indonesia Forest and Other Land Use Net Sink  atau  IFOLU Net Sink.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya juga hadir membuka dan memberikan arahan pada peserta workshop.  Tak lama, kemudian meninggalkan hotel, lantaran ada egenda rapat di kementerian lain.  Namun siang,  Menteri Siti Nurbaya, datang lagi bersama Wamen  Alue Dohong.

Sekadar mengingatkan,  Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink  adalah skema aksi mitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tipe lahan lainnya. Melalui  percepatan pengelolaan  FOLU ini, ditargetkan bakal terjadi keseimbangan atau Net Sink, antara karbon yang leluar dengan diserap.  Dan ditargetkan, ril keseimbangan itu terjadi pada masa 7 tahun ke depan, tepatnya,  2030.

Pada saat ini, dengan berbagai upaya – setidaknya 11  ada langkah  mitigasi, mencakup penguyrangan laju;  deforestasi lahan mineral; deforestasi lahan gambut; degradasi hutan lahan mineral;  degradasi hutan lahan gambut.  Lainnya,  pembangunan hutan tanaman; Sustainable forest management; Rehabilitasi dengan rotasi; Rehabilitasi non rotasi; Restorasi gambut; Perbaikan tata air gambut; dan Konservasi keanekaragaman hayati. Selain juga, ada pelung pengelolaan kapasitas mangrove yang belum diperhitungkan di dalam  NDC maupun  di dokumen  LTS-LCCR 2050- kemampuan serap karbon mencapai 140 juta ton CO2e, atau emisi negativenya mencapai 140 juta ton CO2e.

Karenanya, di dalam workshop ini, pokok bahasan lebih diarahkan pada strategi implementasi langkah langkah tersebut yang menjadi tanggungjawab setiap bidang. Dan perlu diketahui, sebelumnya,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No 168/2022 , sebagai gambaran umum dan mendeskripsikan strategi  implementasi  dalam pencapai target  Indonesia’s  FOLU Net Sink.  Dalam Permen tersebut juga dilampirkan, Struktur  Organisasi Tim  FOLU Net Sink 2030.

Sekditjen PLTK yang juga Sekretaris Tim FOLU Net Sink ketika memaparkan perkembangan strategi implementasi FOLU Net Sink yang melibatkan koordinator sub nasional, 12 provinsi di Sumetera dan Kalimantan.

Dalam struktur tim yang diketuai  Sekjen Kementerian LHK, sebagai ketua pelaksana dan Sekretaris Tim, Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta juga ada sejumlah ketua  pelaksana harian.  Serta 5 bidang – yang masing masing,  bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Instrumen dan Informasi dari Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Dalam workshop tersebut semua ketua bidang, dan juga ketua sub nasional di tiap provinsi, memaparkan tentang capaian, target dan strategi dan juga anggaran biaya, strategi implementasi dan operasional, dan langkah monitoring dan evaluasi, untuk 11 kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan. Diawali ketua bidang I,  Istanto yang kemudian dilanjutkan, ketua bidang II,  Helmi Basalama.

Nah, nantinya,  setelah workshop ini, semua Rencana Kerja Bidang tersebut akan di detailkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Sub Nasional, yakni tingkat provinsi. Itu tadi, ada 12 Provinsi . Di sumatera mencakup; Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Sumatera Selatan, serta Lampung. Lainnya ada di Kalimantan, yaitu ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Dari paparan bidang I, sepintas dapat disampaikan,  khusus pendanaan pengendalian  kebakaran hutan dan lahan, terutama di areal dengan tingkat  kerawanan sangat tinggi,  sekitar 3,5 juta hektar, dengan asumsi perhektar Rp 10,63 juta, maka dibutuhkan anggaran  Rp 37,17 triliun, dari perkiraan biaya total FOLU Net Sink, Rp 240  triliun.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan,  memang menjadi momok dalam menurunkan  emisi gas rumah kaca. Kontribusi  kebakaran  terhadap  peningkatan emisi relative tinggi.Karenanya, aksi mitigasi yang diharapkan berkontribusi paling besar dalam pencapaian penurunan emisi sektor FOLU, bersumber dari  terkendalinya kebakaran gambut, deforestasi, dan dekomposisi gambut, yang disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

Langkah Sistimatis.
Menteri Siti Nurbaya, dalam arahannya, mengatakan, FOLU Net Sink 2030, langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan.

“FOLU Net Sink 2030 lahir dari tekad kita untuk membuat kerja yang sistematis dan terukur. Itu sebenarnya adalah formulasi dari semua kegiatan dan pekerjaan yang sudah kita lakukan,” ungkap Menteri Siti.

Dengan demikian, semua kegiatan dan pekerjaan dari berbagai bidang dalam FOLU Net Sink 2030, harus dirangkum dalam pendekatan yang sama. Salah satunya, dalam hal pengukuran, yakni menggunakan CO2 equivalent.

” Ujung dari FOLU Net Sink 2030 adalah hasil capaian penurunan emisi yang akan dihitung tiap tahunnya,” jelas Menteri Siti Nurbaya.

Bukan hanya itu, suatu hal penting lainnya, adalah akan dihasilkannya manual atau petunjuk kerja dalam berbagai bidang FOLU Net Sink 2030. Dengan demikian, lanjut Menteri Siti,
siapapun yang memimpin nanti , sudah ada manual untuk bekerja, mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Bagi Indonesia, komitmen menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim, telah dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen ini sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). Terhadap perjanjian Paris, Indonesiapun telah meratifikasi dengan UU No. 16/2016.

Persetujuan Paris, tandas Menteri Siti Nurbaya, mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional, dan Indonesia telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC.

” Dokumen Peta Jalan , Road Map merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC ,” kata Menteri KLH dua priode itu.

Dijelaskan, dalam NDC, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional, yakni sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO2 dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41% atau setara dengan 1.185 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030.

Workshop yang membahas rencana kegiatan setiap bidang dalam rangkaian pencapaian target serapan FOLU Net Sink 140 juta ton CO2e dengan perkiraan anggaran Rp 240 triliun, di salah satu hotel di kawasn elite Jakarta,Kamis (27/10)

Target NDC Indonesia sebesar 29% secara nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi GRK sebesar 17,2% pada sektor kehutanan, dan sekitar 24% dari target 41% andai mendapat dukungan serius dan memadai dari berbagai negara internasional.

Lainnya dari target Indonesia itu, 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor limbah.

Aksi mitigasi yang diharapkan berkontribusi paling besar dalam pencapaian penurunan emisi sektor FOLU dari kebakaran gambut, deforestasi, dan dekomposisi gambut, yang disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

Baru-baru ini KLHK selaku National Focal Point UNFCCC, telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC) Indonesia. Terdapat peningkatan target penurunan emisi GRK Indonesia yaitu dari 29% meningkat ke 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional dari sebesar 41% meningkat ke 43,20% pada ENDC.

Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.

Kata Menteri Siti Nurbaya, Komitmen Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim telah dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris sebagaimana dinyatakan pada UU No. 16/2016. Persetujuan Paris mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC.

Dokumen Peta Jalan .atau Road Map lanjut Menteri lagi, merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC.

Menteri Siti menerangkan lebih lanjut, semua kegiatan dan pekerjaan dari berbagai bidang dalam FOLU Net Sink 2030 dirangkum dalam pendekatan yang sama, salah satunya dalam satuan pengukuran yang sama yaitu menggunakan CO2 equivalent.

Menteri Siti menegaskan, ujung dari FOLU Net Sink 2030 adalah hasil capaian penurunan emisi yang akan dihitung tiap tahunnya. Selain itu, hal penting lainnya adalah akan dihasilkannya manual atau petunjuk kerja dalam berbagai bidang FOLU Net Sink 2030.

“Jadi siapapun yang memimpin nanti akan ada manual untuk bekerja mencapai target FOLU Net Sink 2030,” ujar Menteri Siti.

Komitmen Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris sebagaimana dinyatakan pada UU No. 16/2016. Persetujuan Paris mengharuskanIndonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC.

Dokumen Peta Jalan (Road Map) merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi tentangperencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per subsektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019).

NDC Indonesia menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional, yakni sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO2 dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41% atau setara dengan 1.185 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. Target NDC Indonesia sebesar 29% secara nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi GRK sebesar 17,2% pada sektor kehutanan, 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor limbah.

Sektor kehutanan dan lahan berkontribusi terhadap 17% dari 29% targetpenurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM1, atau 24% dari 41% target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM2. Aksi mitigasi yang diharapkan berkontribusi paling besar dalam pencapaian penurunan emisi sektor FOLU ialah penurunan emisi dari kebakaran gambut, deforestasi, dan dekomposisi gambut, yang disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

Baru-baru ini KLHK selaku National Focal Point UNFCCC, telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC) Indonesia. Terdapat peningkatan target penurunan emisi GRK Indonesia yaitu dari 29% meningkat ke 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional dari sebesar 41% meningkat ke 43,20% pada ENDC.

Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.  (Wartawan TROPIS).