TROPIS.CO, JAKARTA – Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) mengarahkan perlu ada narasi kreatif dan populis untuk menyampaikan pesan kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan hidup.
Hal ini diungkapkan Usman Kasong sebagai Ketua Umum Bakohumas yang juga Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, dalam pesan tertulisnya yang dibacakan oleh Hasyim Gautama sebagai Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Kementerian Kominfo.
Pesan tertulis ini dikeluarkan berkaitan dengan acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengajak Hubungan Masyarakat (Humas) seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengetahui lebih dalam Rencana Operasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) melalui kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Pada kesempatan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, menyampaikan pentingnya peran hutan tropis untuk pengendalian iklim dan sasaran penurunan emisi sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030, yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FoLU Net Sink 2030.
“Capaian ini ditentukan oleh pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut); peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan degradasi dan meningkatkan regenerasi); restorasi dan perbaikan tata air gambut; restorasi dan rehabilitasi hutan; pengelolaan hutan lestari dan optimasi lahan tidak produktif untuk hutan tanaman dan tanaman perkebunan,” jelas Ruandha.
Ruandha menambahkan untuk mendukung perencanaan operasional menuju Net Sink sampai ke tingkat tapak, Indonesia memanfaatkan tiga informasi spasial yaitu Peta Indeks Biogeofisik, Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan/Indeks Jasa Ekosistem, dan Peta Tipologi Kelembagaan.
Sedangkan Usman sebagai Ketum Bakohumas mengungkapkan, atas capaian yang sudah dilakukan KLHK, dukungan komunikasi publik perlu diberikan. Komunikasi kebijakan yang baik akan melahirkan atensi positif pada masyarakat dan meminimalisir kesalahpahaman publik.
“Impresi yang baik akan mendukung capaian yang sudah dilakukan sehingga kebijakan bisa mencapai tujuannya,” sambut Usman Kansong
Usman menambahkan, menyadari banyaknya istilah teknis dalam bidang perubahan iklim, maka cara komunikasi pemerintah harus bertransformasi agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. “Kita tidak bisa puas hanya dengan menyebarkan press release atau sekedar membuat konferensi pers. Perlu ada narasi kreatif dan populis untuk menyampaikan pesan kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan hidup,” tutur Usman.
Selain itu, Usman juga menekankan perlunya aspek kejelasan dalam pengemasan informasi yang kreatif khususnya data dan informasi yang valid dan konsisten, tidak berbeda-beda dengan data dari instansi lainnya. Hal ini dinilai dapat memberi ruang kepada masyarakat untuk menyukseskan program lingkungan hidup yang diusung pemerintah.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 peserta, baik secara faktual maupun virtual, acara ini dilengkapi dengan kegiatan kunjungan lapangan ke Taman Wisata Alam Angke Kapuk di Jakarta. Pada kegiatan tersebut, para peserta dapat mengamati potensi hutan mangrove secara langsung. (Nto)
