Beri Label Palm Oil Free
Termasuk dengan memberi label “palm oil free” pada produk makanan yang mengesankan makanan dengan kandungan palm oil atau minyak kelapa sawit harus dihindari.
Baca juga: GAPKI dan NU Jalin Kemitraan untuk Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit
“Terbukti, selama ini mereka melakukan kampanye negative itu hanya karena perang dagang.”
“Nyatanya mereka tidak konsisten dengan sikap mereka sebelumnya.”
“Jika kampanye mereka memang didasari hasil riset, mestinya tetap tidak berani mengambil risiko mengkonsumsi minyak sawit akibat kekurangan suply minyak nabati.”
“Mereka seakan lupa pernah melakukan black campaign,” ungkap Tofan.
Karena itu, mantan jurnalis yang kini aktif mengkampanyekan potensi dan dampak minyak sawit Indonesia, berharap masyarakat lebih memahami kepentingan lain di balik kampanye negatif yang dilakukan negara-negara Eropa.
Baca juga: Inovasi Digitalisasi Astra Agro Tingkatkan Pelayanan pada Petani Mitra
Apalagi, menurutnya, kontribusi minyak kelapa sawit Indonesia memang telah nyata.
Pada tahun 2021 lalu, sektor kelapa sawit menjadi andalan ekspor nasional dengan kontribusi diperkirakan mencapai hingga 15 persen.
Tercatat hasil ekspor 2021 mencapai US$35 miliar, artinya, lebih dari Rp500 triliun yang disumbangkan sektor kelapa sawit.
Begitu pula pada saat ini, industri kelapa sawit memberikan kontribusi sangat positif pada pendapatan negara.
Baca juga: Konsultasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Bank Dunia
Menurut Tofan, pemerintah Indonesia sangat diuntungkan karena pendapatan dari harga minyak sawit mentah yaitu US$ 1.500 per ton crude palm oil (CPO), pajak yang dibayarkan ke pemerintah adalah pajak ekspor sekitar US$200 dan pungutan ekspor sekitar US$375.
Total US$575 yang dibayarkan kepada pemerintah.
Tofan menilai, di tengah naiknya komoditas ini, menjadikannya sebagai momen paling tepat bagi para pelaku usaha kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit. Sehingga hasil produksi menjadi lebih baik dengan performa yang terus meningkat. (*)
