Turunkan Laju Deforestasi
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) telah berhasil menurunkan laju deforestasi hingga 75 persen di periode 2019 sampai dengan 2020.
Dengan demikian, laju deforestasi saat ini ada pada angka 115,46 ribu hektare atau turun sebesar 462,46 ribu hektare dibandingkan periode sebelumnya.
Kini, pemerintah tinggal mengambil langkah lebih jauh dalam mempertahankan atau menurunkan lebih jauh laju deforestasi di Indonesia.
“Sebagai negara paru-paru dunia kita perlu menjaga hutan-hutan kita.”
“Dukungan finansial sangat dibutuhkan untuk upaya ini, misalnya pemberian insentif untuk hutan agar tidak ditebang.”
“Usulan insentif semacam ini perlu dirumuskan dalam G20 agar manfaatnya bisa dirasakan langsung hingga tingkat pemerintah daerah,” tutur Prof. Edvin Aldrian.
Sementara Chaus Uslaini, Kepala Divisi Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat Eksekutif Nasional Walhi, menilai bahwa masyarakat juga harus mendapatkan pemahaman apa yang bisa mereka lakukan untuk mengantisipasi bencana cuaca ekstrem.
Karena itu, forum di mana masyarakat mendapatkan edukasi serta masukan yang optimal dari berbagai pihak yang berwenang dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting.
Apalagi Indonesia sangat rentan akan berbagai bencana yang bisa saling berdampak satu sama lain.
Di Sumatera Barat, gempa bumi yang terjadi akhir Februari lalu semakin diperburuk oleh bencana banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi, situasi ini juga membuat masyarakat korban yang berada di tenda-tenda pengungsian semakin menderita.
“Bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi bisa jadi ancaman yang paling mendesak untuk ditangani saat ini.”
“Ke depannya terdapat potensi bencana kekeringan yang juga perlu diantisipasi.”
“Maka, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mitigasi bencana menjadi sangat penting.”
“Keberadaan Forum Penugurangan Resiko Bencana (FPRB) yang ada di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sumatera Barat perlu dioptimalkan.”
“Anggota forum ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), CSO (Lembaga masyarakat), akademisi, ahli dan juga BMKG setempat.”
“Forum inilah yang kemudian diharapkan bergerak untuk melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat untuk antisipasi bencana hidrometeorologi,” ungkap Chaus.
Sependapat dengan Chaus Uslaini, Prof. Dr. Nana Sulaksana, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, juga mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana.
Selain Forum Pengurangan Risiko Bencana, di beberapa daerah juga terbentuk Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana yang juga dapat difungsikan untuk mengedukasi masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana ini.
“Mitigasi bencana bisa dilakukan dengan memetakan wilayah mana saja yang rawan bencana.”
“Tapi ketika bencana terjadi, perlu ditetapkan siapa yang berhak memberikan peringatan kepada masyarakat di wilayah potensi bencana tersebut.”
“Pemerintah daerah harus mendapatkan kewenangan lebih agar hasilnya bisa maksimal.”
“Jangan sampai tidak ada sinergi antara bupati, pejabat pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.”
“Apalagi kalau harus laporan dulu ke pemerintah pusat sebelum bisa bertindak,” pungkas Prof. Nana Sulaksana. (*)
