Dari gelanggang pavilion Indonesia COP’26 perubahan iklim Glasgow, sejumlah penentu kebijakan, pakar kehutanan, pemerhati lingkungan dan kaum praktisi, bersepakat memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah menurunkan deforestasi, sebagai strategi mencapai target FoLU Net Sink 2030. UNDP pun telah berkomitmen bakal memperkuat dukungan karena tingkat capaiannya sudah sangat impresif.
TROPIS,CO, GLASGOW – United Nations Development Programme , UNDP, atau Badan Program Pembangunan dunia di bawah PBB, siap memperkuat dukungan terhadap Indonesia dalam mewujudkan Net Sink FoLU 2030.
Menilai capaian yang dilakukan Indonesia dalam menekan laju deforetasi dan degradasi sesuatu yang sangat impresif, atau memberikan pengaruh besar terhadap capaian Net Sink FoLU di tahun 2030, maka UNDP merasa yakin bahwa komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca 41%, dapat diwujudkan.
“Dengan alasan itu, UNDP akan memperkuat dukungan dalam upaya Indonesia mencapai target Net Sink FoLU 2030,”kata Sophie Kemkhadze, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia dalam talkshow bertemakan deforestasi dan degradasi lahan di Pavilion Indonesia, COP 26 Glasgow.
Terlebih lagi, Sopie sangat mengetahui, bahwa Indonesia telah merumuskan kebijakan penataan lahan dengan penetapan peta Indikatif Penghentian Pemberian Ijin Baru atau PIPPIB – yang kini sudah terinventarisasi luasnya mencapai sekitar 66,1 juta hektar. “Sungguh ini sangat luas, seluas Perancis dan hampir dua kali Jerman,”ujarnya
Dalam seksi taklshow yang dipandu Emma Rahmawati dari Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK itu, Wakil Menteri Alue Dohong, mengatakan Indonesia telah menurunkan laju deforestasi sebesar 75% sejak beberapa tahun terakhir.
Dalam kurun 2019 – 2020, luasan deforestasi tinggal 115 ribu hektar. Sehingga jauh berkurang ketimbang kurun waktu sebelumnya, bahkan pernah mencapai 2,4 juta hektar di era tahun 2000-an.
Belakangan ini disebutkan, Alue Dohong, pemerintah memang semakin intensif menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan mengurangi emisi gas rumah kaca.Diharapkan, berkurangnya deforestasi dan degradasi lahan, akan membuat tutupan hutan semakin terjaga dengan daya serap CO2 yang lebih tinggi.
Karenanya, dengan pendekatan Net Sink FoLU, atau penyerapan karbondioksida (CO2)yang lebih tinggi dari sektor hutan dan penggunaan lahan, dibanding emisi gas rumah kaca, komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, 29 bila dikelola sendiri, dan 41% andai ada suport negara ketiga, 2030 bisa diwujudkan.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman, dalam talkshow yang dipandu Emma Rahmawati dari Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, mengatakan, terhitung mulai Agustus 2021, luas PIPPIB mencapai 66,1 juta hektare.
Rinciannya 51,2 juta hektare merupakan kawasan hutan konservasi, 5,3 juta hektare lahan gambut, dan 9,6 juta hektare hutan alam primer baik di kawasan hutan produksi maupun areal penggunaan lain.
Berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya menekan perubahan iklim global melalui pendekatan FoLU Net Sink sangat efektif dalam mengurangi lajunya deforestasi, karenanya sangat diyakini target Net Sink FoLU 2030 dapat dicapai.
Kebijakan yang diikuti dengan perbaikan tata kelola dan melibatkan semua pihak, yang antara lain; mencakup penghentian ijin baru di hutan primer dan di areal gambut, dilakukan sejak tahun 2011. Kendati pada waktu itu baru bersifat sementara atau moratorium, dan dipermanenkan dengan diterbitkannya, Inpres No 5/2019.
Direktur Bina Perencanan tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati menyatakan PIPPIB menjadi salah satu acuan dalam proses perencanaan tata ruang. “Jika ada areal yang harus dilindungi, maka dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) areal tersebut diarahkan untuk dilindungi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengapresiasi capaian KLHK yang berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi ke titik terendah dalam sejarah.”Kami di DPR akan mendukung KLHK untuk mempertahankan prestasi tersebut,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo menyatakan pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk menekan laju deforestasi dan degradasi dan memperbaiki tata kelola kehutanan.
“Kebijakan ini juga harus didiukung dengan upaya untuk mencegah pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan,” kata Indroyono.
Dia menyatakan, untuk mendukung kebijakan pemerintah, anggota APHI melakukan kegiatan seperti pengkayaan hutan, silvikultur intensif, dan penerapan pembalakan rendah dampak. Selain itu, anggota APHI juga melakukan perbaikan tata kelola air dan restorasi gambut.
Diah Suradiredja dari KEHATI menyatakan agar implementasi PIPPIB semakin efektif maka koordinasi di daerah harus terus ditingkatkan. “Keterlibatan para pihak juga harus ditingkatkan, termasuk organisasi masyarakat sipil, agar perbaikan tata kelola yang ditujukan dalam PIPPIB bisa tercapai,” katanya.