Jumlah Dibatasi
Akan tetapi, saya memberi catatan kritis soal Bapan ini. Kalau penulis membaca Perpresnya terkait komoditas pangan yang hendak diatur Bapan, jumlahnya dibatasi.
Hanya sembilan yaitu: “beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai”.
Kenapa sembilan saja? Kenapa komoditas pangan lokal, garam dan ikan tidak dimasukkan. Apakah ada udang dibalik batu?
Penulis berpandangan urusan pangan di negeri ini bukan sekedar produksi, distribusi, konsumsi dan diversifikasinya.
Melainkan, sudah masuk ranah ekonomi politik. Sudah rahasia umum carut-marut bisnis pangan di negeri ini tak luput dari mafia pangan, dan komprador perburuan rente.
Bisnis pangan, khususnya impor kerap jadi ajang perburuan rente.
Bebarapa waktu silam KPK sudah menangkap oknum politisi, birokrasi hingga keamanan yang terlibat dalam impor pangan.
Kendati nanti ada lembaga “super body” yang ikut mengurusi pangan. Tetap saja mafia dan komprador pangan bermain.
Selain, memainkan produksi yang berimbas terhadap fluktuasi harga. Mereka juga berkonspirasi dan cawe-cawe dalam urusan kuota impor.
Saya mencermati sembilan bahan pokok dicantumkan dalam Perpres Bapan itu, semuanya acapkali diimpor. Ini yang mencurigakan.
Apakah mafia dan komprador bermain dibalik pembentukan lembaga ini? Mudah-mudahan dugaan ini salah.
Dalam kepustakaan ekonomi politik perburuan rente bisa diperankan elit politik di sekitar penguasa atau birokrasi.
Ingat, kasus ekspor bening bening lobster. Kargonya ke Vietnam dimonopoli dan melibatkan petinggi negara sekelas Menteri. Ternyata ada suap dibaliknya dan berujung bui.
Saya tak menolak Bapan, apalagi ia berada langsung di bawah Presiden. Tapi, anehnya hingga kini belum juga dilantik Kepalanya.
Padahal Perpresnya sudah lama terbit. Di sini saja sudah tampak. Saya menduga ada tarik menarik kepentingan politik. Presiden biasanya cepat mengeksekusinya.
Kenapa Bapan jadi berlarut-larut. Apakah mafia dan kaum komprador pemburu rente mau menggolkan jagonya? Supaya mereka bisa atur-atur.
Saya mengusulkan kriteria Kepala Bapan ini sebaiknya orang independen, punya rekam jejak bagus dan integritas kuat sekaligus berani.
Soalnya pasti berhadapan dengan mafia dan komprador. Ditambah tekanan elit di sekitar kekuasaan dan politisi bermental pedagang.
Soalnya kalau ada impor, bisa mendapatkan kuota. Buat mengisi bensin hingga jelang Pemilu 2024.
