Kemitraan harus Beri Manfaat bagi Petani Sawit

Perlu langkah revolusioner pemerintah untuk mengatasi masalah kemitraan, pendataan dan pendampingan terhadap petani sawit harus dilakukan. Foto: Anak Desa
Perlu langkah revolusioner pemerintah untuk mengatasi masalah kemitraan, pendataan dan pendampingan terhadap petani sawit harus dilakukan. Foto: Anak Desa

TROPIS.CO, JAKARTA –  Bagi petani, pengembangan perkebunan kelapa sawit masih saja menghadapi kendala.

Namun yang perlu adalah bagaimana mendorong kemitraan dengan cepat dan terukur agar petani dapat memperoleh manfaat kemitraan tersebut.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengungkapkan hal tersebut ketika menjadi salah satu narasumber Webinar Forum Group Discussion (FDG) Sawit Berkelanjutan Volume 9 yang bertema “Peranan BPDPKS Memperkuat Kemitraan Petani Kelapa Sawit Indonesia” yang digelar oleh media InfoSAWIT, Kamis (29/7/2021).

“Secara nyata kemitraan memang sangat dibutuhkan pekebun sawit.”

“Khususnya untuk petani swadaya yakni petani yang kelola sendiri, mayoritas petani swadaya juga belum bermitra dengan perusahaan, sedangkan pekebun plasma, umumnya sudah mempunyai orang tua asuh yakni perusahaan inti,” paparnya.

Menurut Darto, persoalan utama yang dialami pekebun swadaya adalah produktivitas tanaman rendah.

Hal ini karena banyak pekebun swadaya yang menggunakan bibit tidak sesuai (tidak unggul), sumber daya manusia (SDM) petani juga rendah pengetahuannya, dan tidak mendapat pendampingan dari pemerintah.

Termasuk anggaran dari pemerintah juga minim untuk memberikan pendampingan kepada pekebun swadaya.

Kelembagaan petani juga tidak ada sehingga menyulitkan untuk pendampingan dan kemitraan.

“Banyak petani juga tidak mau berorganisasi, karena ada trauma dalam berorganisasi.

“Kenapa petani tidak mau bermitra? Karena kerap petani disalahkan,” katanya.

Bahkan Darto menilai, petani kini sudah mengerti dan paham situasi.

Mereka juga sudah bisa menghitung risiko keputusan bermitra atau tidak bermitra.

Kadang yang dialami pekebun, harga tandan buah segar (TBS) dari pabrik kelapa sawit (PKS) kerap berbeda jauh dengan yang tidak bermitra sehingga petani melihat risiko ekonomi.

“Sebab itu perlu ada kebijakan yang menjadi payung di lapangan dalam kemitraan.”

“Perlu langkah revolusioner pemerintah untuk mengatasi masalah kemitraan, pendataan dan pendampingan harus dilakukan,” ujar Darto.

Baca juga: BPDPKS Perkuat Kemitraan Petani Kelapa Sawit Indonesia