Peran Rimbawan dalam Geopolitik Sumber Daya Hutan

Peran Sumber Daya Hutan

Dalam konteks percepatan pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo secara nyata telah meningkatkan peran sumber daya hutan bagi pembangunan infratsruktur sosial, ekonomi, budaya, desa-desa pedalaman, di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Targetnya sangat jelas, dalam upaya peningkatan konektivitas yang akan mampu mendorong pengembangan wilayah, dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Pengembangan infrastruktur tersebut juga sebagai upaya memenuhi komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada periode 2015 – 2030.

Peran geopolitik sumber daya hutan difokuskan pada pembangunan bentang alam ekosistem secara keseluruhan (landscape approach).

Hal tersebut ditempuh melalui pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan berbasis daerah aliran sungai, yang disertai percepatan realisasi Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria berbasis Tanah Objek Reforma Agraria.

Berbagai upaya ini dilakukan demi terwujudnya pemerataan akses dan keadilan masyarakat terhadap hak kelola sumber daya hutan maupun akses penguasaan atas lahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber daya hutan juga memiliki peran geopolitik penting dalam pengembangan dan peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi strategis nasional.”

“Sekali lagi tak dapat dinafikan betapa pentingnya peran geopolitik sumber daya hutan bagi terwujudnya pembangunan nasional,” kata Wamen Alue Dohong.

Mengakhiri arahannya, Wamen Alue Dohong berharap Serial Webinar ini dapat membangun konsolidasi bersama melalui penguatan pemahaman konsep geopolitik sumber daya hutan setiap rimbawan.

Para narasumber dari beragam profesi, kompetensi, akan mendorong rimbawan untuk tidak terkungkung dan lebih berorientasi keluar (outward looking) sekaligus akan memperkaya wawasan kebangsaan rimbawan.

Webinar yang terselenggara atas kerja sama Dewan Kehutanan Nasional dan Wana Aksara Institute ini menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Duta Besar Yuri O. Thamrin, Deputi Komunikasi dan Informasi Bank Indonesia Wawan Purwanto, serta Jurnalis Media Group Arief Suditomo. (*)