Pemerintah Dorong Dunia Usaha Sukseskan Program Perhutanan Sosial

Pemerintah mengharapkan keterlibatan dunia usaha agar program Perhutanan Sosial bisa diimplementasikan secara maksimal. Foto: Penyuluh Kehutanan
Pemerintah mengharapkan keterlibatan dunia usaha agar program Perhutanan Sosial bisa diimplementasikan secara maksimal. Foto: Penyuluh Kehutanan

TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong dunia usaha untuk terlibat langsung dalam pengembangan Perhutanan Sosial sebagai off taker sekaligus ikut membina masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan (KTH).

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nunu Anugrah mengatakan hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan sekitar 12,7 juta hektare kawasan untuk dikelola dan dimanfaatkan masyarakat, melalui pendekatan Hutan Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan jasa lingkungan serta Hutan Adat.

“Pemerintah membuka akses kepada masyarakat melalui KTH untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan, jadi bukan untuk dimiliki,” kata Nunu Anugrah dalam keterangan persnya, Kamis (8/7/2021).

Nunu menuturkan, pemerintah mengharapkan keterlibatan dunia usaha agar program Perhutanan Sosial bisa diimplementasikan secara maksimal.

Dalam pemanfaatan kawasan tersebut, pemerintah bisa melakukan penunjukan kepada kelompok tertentu sebagai KTH.

Di sisi lain, pemerintah mempersilakan pelaku usaha untuk bersinergi dengan KTH untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi KTH yang mengelola.

Baca juga: World Bank Dukung Program Karbon Netral Hutan Indonesia 2030