Peningkatan Layanan
Eddy juga menyatakan, penyesuaian tarif pungutan ekspor tetap memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan layanan BPDPKS khususnya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, dan insentif biodiesel dengan tetap menjaga akuntabilitas serta tranparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit.
Kebijakan penyesuaian tarif pungutan ekspor diambil sebagai komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi sehingga dapat merespon kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini.
“Semua pihak diharapkan terus mendukung kebijakan pemerintah karena pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit tujuan akhirnya adalah sustainability kelapa sawit mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional,” pungkas Eddy. (*)
