TROPIS.CO, JAKARTA – Selama ini dana pungutan ekspor (PE), yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), terlalu besar disalurkan kepada industri biodiesel.
Padahal industri biodiesel sudah mengeruk keuntungan dari murahnya harga bahan baku dan mendapat dana subsidi biodiesel yang sangat besar.
Sementara petani kelapa sawit justru kurang dilibatkan dalam penyediaan bahan baku biodiesel.
Salah satu solusi untuk hal ini adalah melalui terobosan regulasi pemerintah yang baru, guna mendekatkan peluang besar dari petani kelapa sawit untuk terlibat langsung dalam pasokan bahan baku biodiesel.
Keterbukaan (transparancy) dan keterlacakan (traceability) dapat menjadi bagian di dalamnya.
Caranya, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari tandan buah segar asal petani kelapa sawit langsung dilibatkan atau diwajibkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai bahan baku biodiesel.
Selain itu, harga beli yang dikenakan juga ditetapkan secara khusus antara petani sebagai produsen dan industri biodiesel melalui perjanjian bisnis yang saling menguntungkan.
Jika pasokan buah dari petani kurang memenuhi kebutuhan pasokan, maka perlakuan yang sama dapat diberikan kepada perkebunan kelapa sawit nasional.
Lewat cara ini, baik petani sawit maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit, secara nyata terlibat dalam pengadaan biodiesel dan menguntungkan petani serta pemerintah.
Melalui cara ini, maka keseimbangan hukum penawaran akan kembali menemukan titik keseimbangan terbaru, dimana pemerintah tidak bakal merugi besar karena hanya menyubsidi industri biodiesel.
Pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
