TROPIS.CO, JAKARTA – Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Producing Countries (CPOPC) memprotes Kerajaan Belgia yang mengajukan peraturan larangan atas minyak sawit sebagai sumber energi terbaharukan di masa depan kepada Komisi Uni Eropa (UE).
CPOPC, kini beranggotakan Indonesia dan Malaysia, dan akan menyusul Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua New Guinea sebagai anggota penuh, mengingatkan Pemerintah Belgia tentang peran utama minyak sawit dalam pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara tersebut dan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Dalam keterangan persnya yang dirilis pada Sabtu (29/5/2021), CPOPC menyatakan bahwa mereka melayangkan surat protes kepada Perdana Menteri Belgia dan pejabat tinggi pemerintah Belgia lainnya serta ditembuskan kepada pejabat berwenang di UE.
CPOPC menegaskan bahwa rancangan peraturan larangan tersebut telah menutup mata atas kemajuan signifikan yang dibuat oleh negaranegara produsen minyak sawit dalam memenuhi skema sertifikasi untuk memastikan mata rantai yang handal dan berkelanjutan.
Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan pertanian UE (Common Agriculture Policy) yang mendukung budi daya minyak nabati untuk bahan bakar terbaharukan yang menggunakan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan dan telah terbukti merusak lingkungan.
Kerusakan gambut yang semakin memprihatinkan di Eropa juga disebabkan oleh kebijakan ini.
CPOPC menilai bahwa justifikasi larangan atas minyak sawit yang hanya berdasar pada klaim lingkungan, justru berlawanan dengan klaim peduli lingkungan oleh UE ketika mereka mendukung jenis-jenis minyak nabati lain sebagai pengganti minyak sawit.
Baca juga: Persepsi Positif Sawit Harus Terus Dibangun untuk Tangkal Kampanye Negatif
