Penyediaan Air Irigasi Kunci Pengembangan Food Estate di Kalteng

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian BUMN untuk skema investasi. Foto: Kementerian PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian BUMN untuk skema investasi. Foto: Kementerian PUPR

TROPIS.CO, PULAU PISAU – Kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Belanti di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Rabu (8/7/2020).

“Kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya.”

“Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya.”

“Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan,” kata Menteri Basuki.

Baca juga: Indonesia Berkomitmen Lakukan Pembangunan Rendah Karbon

Menurutnya, dengan merevitalisasi areal sawah yang sudah ada, maka biaya yang dibutuhkan juga akan lebih murah dibandingkan dengan harus mencetak sawah baru.

“Karena kalau membuka sawah baru rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk lahan seluas 1 hektare apalagi di daerah rawa itu bisa mencapai Rp30 juta.”

“Kalau kita merehabilitasi sawah yang sudah ada untuk luas lahan 1 hektare hanya membutuhkan biaya sekitar Rp8 sampai Rp9 juta,” tutur Menteri Basuki.