Reposisi Areal Eks PLG sebagai Kawasan Pangan Terpadu, Modern, dan Berkelanjutan

BRG Ajak Masyarakat

Selanjutnya Kepala BRG Nazir Foead menyampaikan bagaimana pengalaman BRG dalam mengajak masyarakat agar ikut partisipasi, melalui perubahan perilaku, menggali kembali kearifan lokal, dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para inovator lokal dalam menerapkan pertanian ramah gambut dan berkelanjutan.

“Terimakasih atas sumbang saran dan dukungan di lapangan dari para ahli khususnya para pakar dari universitas-universitas yang selama ini banyak membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya BRG,” ucap Nazir.

Upaya pengembangan pangan ini, memerlukan masukan dan keterlibatan berbagai pihak. Pertemuan yang diselenggarakan ini, merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan telaahan dan masukan penyempurnaan KLHS Cepat dan rencana pemulihan gambut dari berbagai aspek keilmuan terkait.

Dari berbagai paparan para pakar, Wamen Alue Dohong menyampaikan apresiasi dan memberikan konklusi bahwa pada prinsipnya kalangan pakar dari berbagai universitas di Kalimantan tersebut mendukung rencana pengembangan pangan nasional oleh pemernitah yang terpadu, modern, dan berkelanjutan yang berpusat pada pembangunan manusia dengan dukungan SDM, serta teknologi dan tata kelola yang baik, dengan sejumlah catatan penting terkait.

Lantas tata kelola air yang ketat, permulihan gambut untuk konservasi dan jasa lingkungan, prioritas optimalisasi lahan mineral dan bergambut secara bertahap dengan luasan yang sesuai pengembangan komoditas pangan dalam arti luas termasuk perikanan, peternakan, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat lokal, adopsi nilai-nilai kearifan dan budaya lokal; peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antarkementerian atau lembaga dan daerah, prioritas penguatan SDM dan keahlian lokal serta trust building masyarakat lokal.

Baca juga: Pencegahan Hingga Pemulihan Jadi Strategi Utama GAPKI Hadapi Karhutla

Wamen Alue Dohong menegaskan kembali fokus pengembangan bukan hanya padi dalam artian sempit melainkan pengembangan pangan dalam arti luas yang dipadukan dengan pengelolaan ekosistem berkelanjutan dan pemulihan ekosistem gambut untuk memperkuat jasa lingkungan.

“Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu penguatan institusi lokal dan pembangunan wilayah perdesaan, pembangunan komunikasi dan strategi akulturasi budaya sebagai kunci untuk menciptakan kohesi sosial guna mendukung keberhasilan progran strategis nasional pengembangn pangan tersebut,” pungkas Wamen Alue Dohong. (*)