TROPIS.CO, JAKARTA – DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasinindo) mendukung keberlanjutan dan penggunaan dana pungutan ekspor sawit di bawah pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pungutan ekspor membantu kegiatan peremajaan sawit dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Apalagi, BPDPKS baru saja mengalokasikan dana sebesar Rp2,7 triliun bagi pengembangan di sektor hulu yang mencakup peremajaan, sarana dan prasarana, serta pembinaan sumber daya manusia di sektor sawit.
“Dana pungutan sangat bermanfaat untuk petani sawit, saya ingin sampaikan bahwa petani sawit justru mensyukuri manfaat dana pungutan ekspor.”
“Kalau ada yang berseberangan pendapat dengan kami, mungkin bersumber dari orang yang bukan petani sawit sehingga tidak merasakan manfaatnya,” ujar Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo, dalam keterangan resminya, Jumat (5/6/2020).
Baca juga: Kini Opini Masyarakat Tentang Sawit Kian Positif
Dalam perhitungannya, pungutan ekspor berdampak kepada harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.
Dari perhitungan asosiasi, diskon yang diterima antara Rp90 hingga Rp 110 per kilogram TBS untuk setiap pungutan US$50 per ton CPO (crude palm oil).
“Tapi petani tidak keberatan sepanjang dana tersebut dipergunakan kembali untuk membangun sektor kelapa sawit dan petani sawit sangat merasakan manfaatnya.”
“Walaupun Indonesia terlambat mendirikan BPDPKS dari Malaysia yang sudah puluhan tahun lalu mendirikan lembaga serupa, tetapi, ini sudah kemajuan besar untuk bangsa,” tutur Gulat.
Dana pungutan sawit membantu anak petani dan buruh sawit untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Saat ini, ada 1.200 alumni Program D1 Sawit yang sudah tamat dan para taruna sawit Indonesia ini mendapatkan pendidikan di lima perguruan tinggi terbaik bidang sawit.
Pada 2020 ini, jumlah perguruan tingginya bertambah menjadi enam kampus.
“Mereka (Taruna) ini anak-anak petani dan buruh tani yang dibiayai full beasiswa BPDPKS.”
“Mereka tidak punya kesempatan dan peluang jika bersaing di kampus-kampus umum karena berbagai faktor. Belum lagi yang masih sedang proses kuliah sekitar 1000-an anak,” ungkapnya.
Yang paling dirasakan adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi perkebunan petani.
Baru-baru ini, dana peremajaan sawit telah dinaikkan menjadi Rp30 juta per hektare sehingga semakin dirasakan manfaatnya bagi petani.
“Kami apreasiasi perhatian Kementerian Keuangan melalui BPDP-KS yang menaikkan dana hibah, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini sangat memberi harapan baru masa depan sawit petani yang sudah memasuki generasi kedua,” jelasnya.
