TROPIS.CO, JAKARTA – Masa Lebaran dan akhir Lebaran yang akan datang adalah saat-saat kritis maka Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Doni Monardo meminta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan.
“Kalau kita ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau kita ingin segera kembali kepada kehidupan yang new normal, maka dua minggu terakhir ini adalah waktu yang terbaik,” urai Ketua Gugus Tugas itu seperti dilansir Setkab.
Menurut Doni, energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan sudah sangat besar.
Data yang disampaikan oleh salah satu kementerian dan lembaga, sebanyak 81 persen masyarakat itu ingin segera mengakhiri PSBB.
Baca juga: Investasi Industri Sawit Indonesia Terganjal Kampanye Negatif
“Tetapi tidak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh.”
“Sekali lagi, tingkat kepatuhan ini penting sekali,” paparnya.
“PSBB yang masih berlaku tetapi masyarakat juga masih belum begitu banyak yang mematuhi, masih ada yang nekat, ramai bagaimana tugas-tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua,” ujar Doni di Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Dia mengungkapkan bahwa hal ini sangat benar dan merasa prihatin karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Kalau kita dalam dua minggu terakhir ini sungguh-sungguh dan serius maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, kurva yang satu itu bisa turun lagi 0 koma sekian, artinya tingkat risikonya semakin kecil,” ucap Ketua Gugus Tugas itu.
Namun, yang sangat dikhawatirkannya adalah masyarakat masih kurang begitu peduli dengan risiko yang akan terjadi.
“Masih ramai, masih sering kumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan dulu/bisa dihindari dulu,” terang Ketua Gugus Tugas tersebut.
Dia mengatakan, telah melapor kepada Presiden Joko Widodo tentang potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman.
Ia menjelaskan bahwa warga yang sebelum diputuskan tidak boleh mudik atau dilarang mudik namun sudah terlanjur kembali ke kampung halaman.
“Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI, Bapak Anis Baswedan bagaimana langkah-langkah ini harus kita lakukan,” jelasnya.
Dia juga berharap sejumlah kementerian/lembaga dan juga unsur TNI dan Polri bisa menjaring sehingga Jakarta tetap dalam kondisi yang aman.
“Karena kita sangat khawatir apabila ada dari daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum baru, lantas mereka menuju ke Jakarta dan nantinya di antara mereka juga sebagai carrier atau pembawa virus,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hal ini tentu akan sangat disayangkan dan seluruh tenaga yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia.
Doni sangat berharap Gugus Tugas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama, unsur Polri dibantu TNI, Satpol PP, betul-betul menegakkan aturan.
“Betul-betul bisa melaksanakan kewajiban untuk mencegah terjadinya penularan,” terangnya.
Kalau dua minggu terakhir ini sukses maka selanjutnya akan bisa memasuki suasana yang baru.
Soal 124 kabupaten/kota yang sejauh ini belum ada kasusnya, Ketua Gugus Tugas itu menyatakan bahwa belum tentu 100 persen akan aman selama beberapa hari ke depan.
Baca juga: Forum Jurnalis Sawit Bersama GIMNI, Aprobi, dan Apolin Donasikan 250 Paket Sembako
Artinya, setiap saat kasus baru bisa saja muncul di kabupaten/kota tersebut.
“Sehingga ketika nanti tawaran untuk dibuka kepada mereka atau diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dalam 11 bidang yang dikecualikan sesuai dengan kategori PSBB,” ungkapnya.
Untuk itu, dia ingin ada koordinasi dengan para kepala daerah.
“Kita ingin mereka juga siap, kapan mereka siap tentunya kerja sama komunikasi antara pusat dan daerah yang nantinya bisa memutuskan untuk memulai pada bidang-bidang tertentu bisa dibuka kembali,” pungkas Doni. (Jos)
