TROPIS.CO, JAKARTA – Wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19) ini adalah contoh yang baik tentang ketidakpastian. Setiap hari media masa baik cetak ataupun elektronik memuat berita tentang wabah Covid-19. Data-data perkembangan corona tentang jumlah orang yang positip terinfeksi, orang berhasil disembuhkan, dan orang yang meninggal akibat virus ini di muat diberbagai media.
Orang di kota sampai pelosok desa pun memperbincangkan tentang Covid-19 ini. Namun kita belum tahu kapan wabah ini akan berlalu. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian.
Perubahan terjadi begitu cepat. Kebijakan untuk menghadapi wabah Covid-19 ini juga berkembang secara cepat. Kebijakan atau peraturan pemerintah mulai dari Perpu sampai surat edaran menteri yang ditindak lanjuti dengan aturan operasionalnya diterbitkan secara beruntun dan begitu cepatnya.
Hal demikian membuat perubahan di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Lembaga Diklat SDM LHK tidak luput dari dampak perubahan tersebut.
Bagaimana Menghadapi Kondisi di Masa Wabah Covid-19
Kondisi dimasa wabah Covid-19 ini dapat dikategorikan dalam situasi VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). Terminologi VUCA ini pertama kali dicetuskan dalam dunia militer Amerika Serikat pada 1987 untuk menggambarkan kondisi dunia multilateral yang dinamis, fluktuatif, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu sebagai hasil dari perang dingin.
Belakangan terminologi VUCA juga popular dikalangan pengusaha dan akademisi dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Pembicaraan VUCA dikaitkan dengan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan karena adanya disrupsi. Disrupsi muncul pada masyarakat modern sebagai konsekuensi dari kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi.
Ternyata lingkungan yang tidak dapat dikendalikan juga bisa diakibatkan oleh wabah Covid-19 ini. Kondisi ini menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap harapan masyarakat termasuk pada pelayanan birokrasi pemerintah yang menyangkut kecepatan dan ketepatan dalam penanganan dan mitigasi wabah Covid-19.
Dalam menghadapi ketidakpastian akibat wabah Covid-19 ini dibutuhkan seorang pembelajar yang lincah (agile learner). Seorang pembelajar yang lincah akan cepat tahu apa yang terjadi dan cepat memberi solusi. Pembelajar yang lincah memiliki cara berpikir yang terus tumbuh berkembang mengikuti perkembangan situasi, termasuk keberanian meninggalkan cara berpikir lama.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya telah memberikan contoh sangat baik, bagaimana menghadapi ketidakpastian akibat wabah Covid-19 ini. Dengan menggunakan pola pikir baru yang diterjemahkan secara bijak oleh Kabadan P2SDM bersama Dirjen PSKL; melalui program Kerjasama diklat pendampingan perhutanan sosial paska ijin secara jarak jauh atau e-learning, adalah bentuk adaptasi kebijakan terhadap perubahan yang cepat akibat wabah Covid-19.
Ditengah-tengah kebijakan nasional tentang penghematan anggaran, dan kebijakan work from home (WFH), bagi sebagaian sektor atau program bisa jadi kebijakan ini membuat kinerja berkurang. Namun, itu tidak berlaku bagi lembaga diklat Badan P2SDM KLHK.
Kepala Badan P2SDM KLHK, Ir. Helmi Basalamah, MM memberikan arahan kepada semua jajarannya. Bahhwa kebijakan penghematan anggaran tidak harus mengurangi kinerja. “Pemotongan anggaran tidak harus berimplikasi pada berkurangnya kinerja, dengan cara kita mengubah metode pelaksanaan diklatnya.
“Diklat yang semula klasikal agar diubah menjadi e-learning, sehingga anggaran penyelenggaraan diklat akan lebih murah, dan target peserta Diklat bisa ditambah” kata Kepala Badan P2SDM KLHK saat pengarahan pada jajaran Badan P2SDM melalui video conference (vidcon) pada pertengahan April 2020.
Arahan kepala Badan P2SDM tersebut memacu jajaran BP2SDM untuk berfikir dan bekerja lebih keras dan lebih cepat.
Mengapa bekerja lebih keras? Iya, tentu saja. Di tengah wabah covid 19, dengan diterapkannya kebijakan Work From Home (WFH), itu artinya sebagian pegawai harus bekerja dari rumah. Namun tidak dengan kita yang harus menyiapkan diklat jarak jauh dengan target 3.000 peserta dari masyarakat anggota kelompok tani hutan.
Ketika jumlah pegawai yang bekerja di kantor dikurangi sampai separuhnya, atau bahkan lebih, karena kebijakan WFH. Tapi disisi lain, target kinerja harus tetap tidak berkurang. Justru sebaliknya mengalami penambahan.
Sebagai gambaran, semula target kinerja kegiatan diklat pada Balai Diklat LHK Makassar dalam satu tahun 540 orang. Namun setelah kebijakan penghematan angaran, target kinerja bukannya turun namun justru meningkat menjadi 941 orang.
Secara nasional untuk mendukung program perhutanan sosial saja, terdapat tambahan target sebesar 3.000 orang. Ini tentu di luar target diklat pelatihan bagi aparatur sipil negara dan diklat bagi masyarakat yang jumlahnya juga mengalami kenaikan. Maka strateginya adalah meningkatkan produktivitas kerja pegawai dengan cara bekerja lebih keras.
Selain bekerja lebih keras, juga dibutuhkan bekerja lebih cepat. Pada awalnya sebagian pihak meragukan apakah kita mampu menyelenggarakan diklat e-learning. Tentu bukan tanpa alasan bila muncul ada rasa kekhawatiran itu.
Pertama, tambahan target Diklat pendampingan perhutanan sosial sebanyak 3.000 orang yang berasal dari anggota kelompok tani hutan, itu umumnya dalam penguasaan teknologi masih rendah. Padahal penguasaan teknologi menjadi prasayarat untuk dapat mengikuti diklat e-learning ini.
Kedua, waktu pelaksanaan yang sempit, dimana harus bisa diselesaikan pada april sampai Juni 2020. Sementara kurun waktu itu, memasuki bulan puasa bagi umat Islam.
Ketiga, dari sisi kesiapan teknologinya, menggunakan Learning Management System (LMS). Sebelum ada wabah Covid-19, diklat e-learning dengan LMS masih belum begitu popular. Walaupun sejatinya LMS Pusdiklat ini telah disiapkan sejak sekitar tahun 2014. Namun perkembangan penggunaan LMS tidak beranjak jauh.
Kini mau tidak mau, dan suka tidak suka pola online atau e-learning harus dilakukan. Kegiatan diklat yang semula klasikal diubah menjadi e-learning. LMS Pusdiklat menjadi tulang punggung untuk pelaksanaan diklat e-learning ini.
Kesiapan penggunaan LMS Pusdiklat harus dipercepat. Lembaga diklat bagaikan mendapatkan momentumnya pada wabah Covid 19 ini untuk berkembang lebih cepat memasuki era digital dengan penggunaan LMS ini.
Kesiapan LMS, kurikulum, modul, bahan ajar, bahan tayang atau video pembelajaran harus dipercepat. Pusdiklat bersama-sama dengan tujuh BDLHK serta stakeholders lainnya bahu membahu menyiapkan penyelenggaraan diklat e-learning.
Rapat persiapan dengan menggunakan vidcon sering dilakukan, tidak mengenal hari kerja, hari libur dan di waktu malam pun dilakukan untuk memastikan Diklat e-learning dapat dilaksanakan sesuai terget.
Standar Biaya
Hal penting lainnya yang tidak luput dipikirkan adalah perubahan standar biaya. Standar biaya yang tersedia masih standar biaya diklat klasikal. Ketika metode pembelajaran berubah dari klasikal menjadi e-learning maka harus disiapkan standar biaya diklat e-learning.
Walaupun kita sepakat bahwa perubahan Diklat menjadi e-learning tidak boleh berhenti hanya karena standar biaya belum ada. Karenanya, pembahasan standar biaya untuk diklat e-learning ini juga dilakukan percepatan.
Hal ini merupakan bentuk manajemen resiko. Pada satu sisi, kita harus bekerja secara cepat karena kita menghadapi perubahan yang cepat. Namun, disisi lain, kita juga harus memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai peraturan perundangan. Oleh karenanya, kita harus mampu memprediksi kemungkinan resiko yang akan terjadi di kemudian hari.
Setelah melewati persiapan yang tidak mengenal lelah akhirnya terbukti jajaran BP2SDM dan Ditjen PSKL telah menjadi pembelajar yang lincah. Lantaran mampu menyelenggarakan diklat pendampingan perhutanan sosial pasca ijin secara e-learning.
Tidak kurang dari 3.000 orang menjadi target diklat ini yang akan dilaksanakan dua gelombang. Gelombang pertama telah dilaksanakan mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan 15 Mei 2020. Pesertanya, tak kurang dari 1.500 orang.
Pada gelombang pertama, Diklat diselenggarakan di Pusdiklat SDM LHK Bogor, dan tujuh Balai Diklat LHK bekerjasama dengan lima Balai PSKL di seluruh Indonesia. Kegiatan diklat mendapatkan respon positip dari banyak pihak, sehingga cerita sukses penyelenggaraan diklat ini dimuat di berbagai media cetak.
Modal Sosial yang Menguat
Kerjasama penyelenggaraan diklat pendampingan perhutanan sosial paska ijin ini merupakan kerjasama yang melibatkan banyak pihak, ada pemerintah, masyarakat, akademisi, dan NGO. Kerjasama ini memberikan banyak manfaat, modal sosial meningkat. Sudah pasti jaringan (networking) meningkat.
Kita mengenal banyak orang-orang hebat dengan latar belakang yang beragam sehingga terjadi pengayaan pengetahuan. Dalam group whatsapp “Tutor E learning PS”, group pesan singkat yang anggotanya mewakili berbagai stakeholders tersebut, setiap saat dibahas tentang kesiapan penggunaan LMS, bahan-bahan ajar, dan juga hal-hal baru yang ditemukan dalam proses pembelajaran, hal-hal unik dari peserta diklat pun tidak luput untuk dibahas.
Saling menginspirasi antar anggota group yang berasal dari berbagai latar belakang dan orang-orang yang hebat pun terjadi. Berbagai proses dan temuan-temuan menarik dibuat tulisan dengan berbagai persepektif.
Dari group itu, saya bisa belajar banyak tentang pengetahuan baru, sehingga menambah pengetahuan saya tentang hal ihwal perhutanan sosial tidak hanya dalam tataran konsep, pun keberhasilan praktek-praktek perhutanan sosial dari berbagai daerah di Indonesia bisa kita dapatkan dalam unggahan bahan-bahan di group tersebut.
Bahkan juga pengetahuan untuk membuat tulisan. Bu Swary Utami Dewi, yang akrab dipanggil Bu Tami, seorang tutor yang terlibat dalam Diklat ini memberikan semangat kepada saya dan juga pegawai BDLHK Makassar untuk membuat tulisan, bahkan tidak segan-segan beliau membantunya.
Tawaran untuk menulis pengetahuan yang dimiliki juga diberikan kepada para peserta diklat. Bahkan untuk memotivasi peserta diklat untuk mau dan berani membuat tulisan Bu Tami tidak segan-segan memberi hadiah berupa buku.
Saya pun ter-inspirasi untuk tidak mau ketinggalan menyumbangkan catatan kecil yang saya miliki. Diklat ini benar-benar memberikan inspirasi sekaligus menambah pengetahuan dan modal sosial siapa pun yang terlibat. Pada akhirnya diklat ini akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat, dan juga lembaga diklat seperti BDLHK Makassar ini.
Edi Sulistyo Heri Susetyo
Kepala BDLHK Makassar
