Bila Covid-19 Berkepanjangan, Tenaga Kerja bakal Menjadi Persoalan Berat Perusahaan Sawit

Para pekerja perkebunan sawit, adalah aset perusahaan yang harus ditingkatkan kualitasnya. Foto: Istimewa
Para pekerja perkebunan sawit, adalah aset perusahaan yang harus ditingkatkan kualitasnya. Foto: Istimewa

TROPIS.CO, JAKARTA –  Perusahaan  perkebunan kelapa sawit berupaya memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat di sekitar konsesi perkebunan melalui upaya pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pendistribusian bibit pangan.

Pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya lokal  dengan maksud agar perusahaan perkebunan tidak terlampau tergantung pada tenaga kerja luar daerah, seperti dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, serta sejumlah daerah lain.

Harus diakui selama ini sangat dirasakan ada sebagian tenaga kerja lokal seperti kurang agresif dan mudah mengeluh dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka.

Dalam kegiatan panen misalnya, produktivitas cenderung lebih rendah ketimbang tenaga luar, juga dalam pemupukan, terkadang kurang sesuai takarannya.

Baca juga: Aktivitas Perusahaan Sawit Berjalan Normal, Ada Penurunan Produksi Lantaran Gangguan Cuaca

Berbagai kelemahan inilah yang kini tengah diupayakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di berbagai daerah untuk ditingkatkan.

Harapannya, memang tidak sebatas sama dengan kualitas dan produktivitas tenaga luar, melainkan bisa melebih tenaga kerja luar daerah sehingga pada masa mendatang  ketergantungan secara bertahap mulai dikurangi.

 

Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lokal, kini menjadi prioritas Gapki dalam upaya mengurangi ketergantungan tenaga kerja luar daerah.

Sebab ketergantungan terus menerus dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran usaha perusahaan secara berkelanjutan.

“Gangguan” dari tenaga kerja luar ini, di era pandemi Covid-19 ini, sudah mulai dirasakan oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sebagian tenaga harian yang mudik sebelum ada larangan  pulang kampong, karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) hingga membuat mereka kini tak bisa kembali lagi ke Kalimantan Tengah.

Hal ini belum dapat dipastikan sampai kapan, lantaran pandemi Covid-19 tak bisa diprediksi kapan berakhir.

“Andai pandemi ini berkelajutan hingga dua tau tiga bulan ke depan, tentu ini menjadi persoalan berat bagi perusahaan perkebuan kelapa sawit di Kalimantan Tengah,” kata Dwi Dharmawan, Ketua Gapki Kalteng, lewat konferensi video di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Dwi Dharmawan tak ingat  berapa jumlah tenaga kerja luar daerah di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalteng.

Namun dia dapat memastikan jumlahnya sangat besar dan mendominasi tenaga kerja yang ada di 170 perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Ketahanan Pangan

Upaya lain yang dilakukan perusahaan perkebuna kelapa sawit adalah melibatkan mereka dalam kegiatan nonsawit seperti mengembangkan komoditas ketahanan  pangan.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen industri kelapa sawit terhadap program pemerintah meningkatkan sumberdaya pangan nasional.

“Kita bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kebun untuk meningkatkan produktivitas sumber daya pangan, seperti sayur mayur, buah-buahan hingga tidak lagi harus didatangkan dari tempat lain,” jelas Dwi Dharmawan.

Pola kerja sama yang dilakukan selama ini, perusahaan menyediakan bibitnya dan masyarakat sekitar lokasi kebun mengelolanya pada areal di pekarangan rumahnya.

Semua hasil produksi buat mereka, perusahaan membantu, termasuk pasarnya, terutama di lingkungan perkebunan.

Bertanam cabai disekitar kebun sawit, salah program yang akan dikembangkan Gapki dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional

“Program kerja sama ini sudah berlangsung lama, jauh sebelum pandemi Covid-19, dan sudah berjalan baik hingga ada di antara mereka menjadikan hasil produksi sayur mayurnya itu sebagai sumber pendapatan baru,” ungkap Dwi.

Baca juga: Disiplin Diri dan Kesadaran Kolektif Harus Tinggi untuk Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19

Dia mengakui bahwa di tengah wabah, bantuan seperti ini terasa makin signifikan untuk mengantisipasi dampak Covid-19, apalagi jika pandemi global ini berlangsung lebih lama dari waktu yang telah diperkirakan.

“Kita pun  bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penangangan Covid-19 dan pemerintah daerah.”

Misalnya, dalam bentuk kerja sama dan pemberian bantuan, baik berupa bahan makanan maupun alat pelindung diri (APD),” pungkas Dwi Dharmawan. (Trop 01)