TROPIS.CO, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya terus menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Gerakan Ekonomi Produktif dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial atau “Bang Pesona”.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan kementerian telah mengalokasikan anggaran senilai Rp97 miliar untuk pengadaan alat ekonomi produktif sebanyak 470 unit senilai Rp47 miliar.
Senilai Rp50 miliar lainnya dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pembangunan Perhutanan Sosial Nasional atau “Bang Pesona” sebagai modal usaha.
Bantuan ini diharapkan dapat mendorong agar masyarakat bisa menjalankan usaha Perhutanan Sosial hingga memberikan nilai tambah bagi produk mereka.
“Jadi kami sangat menyakini, melalui upaya Ini bakal terjadi penguatan ekonomi masyarakat, khususnya petani hutan,” kata Siti Nurbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Ekonomi mereka pun, menurut Menteri LHK dua priode ini, akan mampu bertahan di saat melemahnya ekonomi global karena serangan pandemi virus corona.
Baca juga: Terapkan Physical Distancing, Pelaku Illegal Logging Disidang Pakai Video Conference
Karena itu, menjadi suatu alasan kuat hingga kemudian, Kementerian LHK terus mendorong ekonomi lokal melalui program Perhutanan Sosial yang berkesinambungan.
Ekonomi petani hutan kian kuat, lantaran dalam kegiatan produksinya, mereka tidak tergantung produk impor.
“Justru sebaliknya berbagai produk yang mereka hasilkan, berupa produk herbal, berpotensi besar merebut pasar ekspor,” tutur Menteri Siti Nubaya.
Dia sangat optimistis, strategi pengembangan ekonomi rakyat melalui program Perhutanan Sosial dapat dijadikan solusi di dalam menggairahkan ekonomi nasional disaat melambatnya ekonomi global lantaran pandemi Covid-19.
“Kami tidak segan untuk terus mendorong gerakan stimulan ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ( KUPS) yang kini sudah berkembang dibanyak daerah,” ujarnya.
Melalui bantuan ekonomi produktif berupa peralatan pengembangan industri, seperti alat roasting kopi, petani hutan akan mendapatkan nilai tambah besar,” kata mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah RI ini.
Sebelumnya, Menteri Siti didampingi Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Soepriyanto, telah menyerahkan bantuan berupa alat roasting kopi kepada KUPS Sinar Mandalawangi dari Desa Mandalasari dan KUPS Mandalagiri 1 asal Desa Rancasalak, Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Dengan bantuan alat roasting yang dapat digunakan untuk memanggang kopi, maka rasa kopi akan terasa lebih nikmat karena memunculkan rasa biji kopi asli.
Tidak hanya roasting, tapi juga berupa bantuan alat lainnya, seperti grinder yang berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan biji kopi.
Selain itu, ada berbagai alat pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas petani.
“Alhamdulillah, alat ekonomi produktif ini sudah diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.”
“Bantuan ini sifatnya baru awal dan akan terus dilakukan,” kata Menteri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini menegaskan bahwa KLHK akan lebih intensif lagi mendorong percepatan program perhutanan sosial karena telah terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dan menyediakan bahan baku industri sebagai substitusi impor.
Perhutanan Sosial, lanjut Menteri Siti, tidak hanya mampu meningkatkan dan menguatkan struktur ekonomi pedesaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga menambah tutupan hutan hingga dapat mendukung gerakan perubahan iklim, berkontribusi dalam memperlambat terjadinya pemanasan global.
“Program Perhutanan Sosial memiliki banyak misi, peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, juga mensuport penurunan emisi gas rumah kaca,” ucap Bambang Supriyanto.
Ada 6.940 KUPS
Bambang mengatakan, hingga 22 Maret kemarin, telah ada 6.940 KUPS, dan ini terdiri dari komoditas agroforestry, sekitar 32 persen, buah-buahan, 15 persen, wisata alam, 12 persen, dan kayu-kayuan 11 persen.
Lainnya, KUPS kopi 8 persen, tanaman pangan, 8 persen, madu 4 persen, aren 3 persen, hasil hutan bukan kayu lainnya, 3 persen, rotan dan bambu 3 persen serta kayu putih 1 persen.
Untuk menjaga program ini tetap memberi kontribusi di tengah ancaman perlambatan ekonomi, KLHK terus menyosialisasikan ajakan mengkonsumsi produk herbal dari masyarakat petani hutan.
“Kita pun mengajak masyarakat untuk meminum produk herbal dengan cara membeli hasil produksi petani hutan,” ujar Bambang lagi.
Berdasarkan hasil evaluasi KLHK, pemberian bantuan alat ekonomi produktif mampu meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan.
Misalnya kopi dari cherry menjadi bubuk kopi ada penambahan nilai tambah sebesar 30 hingga 40 persen.
Bantuan alat ekonomi produktif nantinya akan disebarkan kepada kelompok-kelompok tani hutan di lima wilayah Balai Perhutanan Sosial.
Diantaranya di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua serta Maluku.
Sebelumnya KLHK telah membeli produk hasil usaha petani hutan, untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan Covid-19 atau virus corona. (Trop 01)
