TROPIS.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk gugus tugas khusus di setiap daerah dengan tugas pokok dan fungsi menerapkan upaya dan langkah-langkah preventif mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Potensi Karhutla yang nyaris menjadi rutinitas di Indonesia mestinya bisa diperkecil dengan upaya-upaya preventif yang efektif.”
“Upaya dan langkah-langkah preventif bisa direalisasikan jika ada kemauan baik dan kesungguhan dari semua pihak,” tutur pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (22/9/2019).
Menurut Bamsoet, jika saja dilaksanakan dengan konsisten dan sungguh-sungguh, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 bisa mencegah atau meminimalisir potensi Karhutla.
PP ini memberi wewenang kepada sejumlah pihak pada tingkat daerah untuk menjaga atau melindungi hutan dari aksi pengrusakan atau pembakaran hutan untuk tujuan apa pun.
Artinya, PP Nomor 45 Tahun 2004 ini menjadi pijakan hukum untuk membangun sistem atau mekanisme kerja bersifat preventif.
Terpenting adalah kemauan semua pemerintah daerah untuk peduli pada hutan.
“Dengan peduli, pemerintah daerah bisa menggerakan semua potensi daerah setempat, termasuk masyarakat adat, untuk mencegah aksi pembakaran atau pengrusakan hutan,” cetusnya.
Berangkat dari catatan historis kasus Karhutla, KLHK perlu mengambil inisiatif untuk membentuk gugus tugas pada tingkat daerah yang tupoksinya melakukan atau menerapkan langkah-langkah preventif mencegah Karhutla.
Kekuatan gugus tugas seperti ini akan sangat ideal jika bersumber dari sinergi antara aparatur sipil pusat dan daerah, TNI dan Polri serta masyarakat adat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain mencegah pengrusakan atau pembakaran oleh manusia, sangat penting bagi gugus tugas seperti ini juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui kecenderungan cuaca, khususnya dalam periode musim kering atau panas.
“Tentu saja gugus tugas ini patut diperlengkapi dengan peralatan yang memadai agar mampu responsif pada saat dibutuhkan.”
“Di mana saja wilayah yang memerlukan penguatan gugus tugas seperti itu bisa dipetakan berdasarkan catatan historis kasus Karhutla dan perilaku serta kecenderungan masyarakat setempat,” pungkas Bamsoet. (*)
