Indonesia Mesti Lanjutkan Transparansi Kelautan

Global Fishing Watch membantu pemerintah untuk menganalisis data kegiatan kapal penangkap ikan untuk memantau kegiatan perikanan dan memerangi kegiatan IUU fishing. Foto : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
Global Fishing Watch membantu pemerintah untuk menganalisis data kegiatan kapal penangkap ikan untuk memantau kegiatan perikanan dan memerangi kegiatan IUU fishing. Foto : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

TROPIS.CO, JAKARTA – Menjelang debat calon presiden kedua minggu ini, organisasi internasional, Global Fishing Watch (GFW) menyerukan kepada para calon presiden untuk berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan agar angka penangkapan ikan ilegal dapat ditekan dan manfaat sektor ini dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Tanggal 17 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan debat Pemilihan Presiden yang membahas rencana calon presiden dan wakil presiden untuk bidang energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dalam lima tahun kepemimpinan.

“Sumber daya kelautan Indonesia yang berpotensi menyejahterakan seluruh penduduk Indonesia, sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” kata Ahmad Baihaki, Manajer Program Indonesia Global Fishing Watch.

“Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar antara lain dalam pemantauan penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan menyalahi aturan (illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing).”

“Berbagi data dan transparansi sangat penting dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, melindungi stok ikan dan penghidupan masyarakat yang bergantung pada pangan laut,” tuturnya di Jakarta, Selasa (13/2/2019).

Sejak 2014, dengan kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Indonesia telah mendorong peningkatan keamanan sumber daya perikanan dan kelautan, termasuk lewat transparansi aktivitas perikanan tangkap.

Global Fishing Watch bekerja sama dengan pemerintah untuk mempublikasi data lacak kapal mereka atau Vessel Monitoring System (VMS) melalui peta publik untuk memperkuat pemantauan dan mendukung penegakan hukum.

Di tahun 2017, Indonesia menjadi negara pertama yang membuka data VMS secara publik dan dapat diakses publik melalui Global Fishing Watch.

“Global Fishing Watch membantu pemerintah untuk menganalisis data kegiatan kapal penangkap ikan untuk memantau kegiatan perikanan dan memerangi kegiatan IUU fishing.”

“Peta publik kami juga melacak kapal penangkap ikan di seluruh dunia. Pemantauan ini penting untuk melindungi perairan Indonesia dari ancaman kapal-kapal penangkap ikan asing ilegal,” ungkap Ahmad.

Sejak Indonesia membuka data VMS, beberapa negara termasuk Peru, terinspirasi oleh langkah Indonesia untuk membuka atau berkomitmen akan segera membuka data VMS mereka lewat peta online GFW.

“Indonesia telah menjadi pelopor dan berada di garis depan usaha global untuk meningkatkan transparansi di sektor perikanan dan kelautan.”

“Indonesia harus mempertahankan komitmennya dan terus memperbaiki tata kelola perikanan agar sumber daya kelautan kita yang kaya dapat terlindungi,” paparnya lagi.

Global Fishing Watch adalah organisasi nirlaba internasional independen yang gencar mempromosikan kelestarian laut melalui transparansi.

GFW menggunakan teknologi mutakhir untuk memvisualisasikan, melacak, dan membagikan data kapal penangkap ikan global melalui platform peta daring di https://globalfishingwatch.org/map.

Peta GFW dapat diakses masyarakat secara gratis setelah jeda tampilan tiga hari.

Selain itu, di Indonesia GFW juga bekerja sama dengan organisasi nirlaba lain untuk melacak dan memahami perikanan tangkap yang belum menggunakan transmitter VMS.

“Kami juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian untuk menghasilkan riset berkualitas tinggi menggunakan data GFW,” pungkas Ahmad Baihaki. (*)