Menteri LHK Tawarkan Solusi Peningkatan Ekonomi Jangka Panjang pada Korban Tsunami

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdialog dengan masyarakat korban tsunami yang tinggal di desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Foto : Suara45.Com
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdialog dengan masyarakat korban tsunami yang tinggal di desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Foto : Suara45.Com

TROPIS.CO, UJUNG KULON – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menawarkan program kemitraan konservasi dan perhutanan sosial kepada masyarakat korban tsunami sebab sebagian mereka tinggal di desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Hal ini sebagai solusi peningkatan ekonomi masyarakat secara jangka panjang.

“Nanti akan dilihat master plan dan manajemen plan-nya, yang sudah harus dimasukkan di dalamnya Perhutanan Sosial dan kemitraan konservasi”, tutur Menteri Siti saat melakukan kunjungan serta berdialog dengan masyarakat di Kantor Seksi Pengelolaan Wilayah III TNUK, di Sumur, Pandeglang, Banten, Jumat (11/1/2019).

Menteri Siti meminta Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno dan Kepala Balai TNUK Mamat Rahmat untuk merancang bisnis kemitraan antara masyarakat dan pengelola konservasi dengan membangun jasa wisata alam dan jasa tata air.

Untuk kelembagaannya, Menteri Siti menyarankan agar dibentuk kelompok masyarakat dan usaha bidang jasa. “Masyarakat butuh kerja dan penghasilan,” tuturnya.

Saat ini di TNUK sudah terbentuk tujuh kelompok tani konservasi, dua kelompok sadar wisata, dua kelompok masyarakat pesisir, dan empat kelompok masyarakat tani madu hutan Ujung Kulon.

“Saya berharap daerah yang indah ini dapat dikelola menjadi tujuan wisata seperti Bali dan Jogja,” harapnya.

Menteri Siti Nurbaya bersama Ketua Komisi IV DPR RI Edhi Prabowo pun berjanji mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang tengah di hadapi masyarakat.

Saat ini yang dibutuhkan masyatakat adalah perbaikan jalan, air bersih, tempat tinggal dan mata pencarian.

Menanggapi hal tersebut, Edhi Prabowo menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian dan KLHK serta kementerian terkait guna percepatan penanganan dampak bencana.

Di akhir kunjungan, Edhi Prabowo meminta Bupati Pandeglang untuk segera mendata kerusakan akibat bencana dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan, yang menjadi bidang kerja Komisi IV.

“Kita semua tidak ingin masyarakat berlama-lama larut dalam bencana, mari kita segera bersama-sama bangkit,” ucap Edhi.

Kecamatan Sumur di Pandeglang Banten sebagai daerah penyangga kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ikut terkena dampak tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember lalu.

Di Kabupatan Pandeglang sendiri, ada sekitar 217 orang meninggal, 437 perahu dan kapal rusak, 334 rumah rusak total, dan 2.600 masyarakat mengungsi.

Turut serta dalam kunjungan ini Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, MR. Karliansyah dan Direktur Regional UN Environment untuk Wilayah Asia Pasifik, Dechen Tsering, serta Disaster and Conflicts Regional Coordinator UN Environment, Lisa Guppy. (*)