Pembangunan Industri Kelapa Sawit Mesti Sertakan Swasta dan Pekebun Rakyat

Dalam mengembangkan industri kelapa sawit di Tanah Air, pemerintah mesti menerima masukan dari pihak swasta dan pekebun rakyat skala kecil. Foto : Jos/tropis.co
Dalam mengembangkan industri kelapa sawit di Tanah Air, pemerintah mesti menerima masukan dari pihak swasta dan pekebun rakyat skala kecil. Foto : Jos/tropis.co

TROPIS.CO, NUSA DUA – Segala upaya pembangunan industri kelapa sawit Indonesia harus memperhatikan masukan dan peran pihak swasta dan pekebun rakyat skala kecil.

Pandangan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang PS Brodjonegoro dalam kata sambutannya di Konferensi Minyak Sawit Internasional atau Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 & 2019 Price Outlook, Kamis (1/11/2018).

Menurut Bambang, kinerja produksi kelapa sawit Indonesia selama ini dihasilkan oleh sekitar 14,3 juta hektare perkebunan kelapa sawit dengan pengusahaan perkebunan kelapa sawit sebagian besar dilakukan oleh swasta (54%) dan masyarakat (41%).

“Dengan demikian, segala upaya pembangunan kelapa sawit Indonesia harus memperhatikan masukan dan peran pihak swasta dan pekebun rakyat skala kecil,” tuturnya.

Peran kedua stakeholders utama ini sangat penting dalam penerapan prinsip “no one left behind” dan inklusivitas di sektor perkebunan kelapa sawit dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Keterkaitan komitmen TPB/SDGs dengan pembangunan kelapa sawit sangat erat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan kelapa sawit adalah mengentaskan kemiskinan dan mengatasi isu ketimpangan pendapatan bagi sekitar 16,2 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di perkebunan kelapa sawit.

Bambang berpandangan, dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit dibutuhkan adanya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik, diantaranya melalui kebijakan biodiesel B20 serta memodernisasi good management practices.

“Pembangunan kelapa sawit perlu juga ditempatkan pada konteks yang lebih luas, yaitu agribisnis sebagai leading sector pembangunan nasional, dimana andil agribisnis memastikan pencapaian SDGs, dalam banyak dimensi lintas sektor,” tutur Bambang.

Dia pun berharap bahwa ke depannya para pengusaha kelapa sawit dapat menyusun laporan keberlanjutan yang memuat keberlanjutan dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, sehingga suatu hari nanti dapat tercipta sustainable cooking oil of Indonesia. (*)