Presiden Minta Prosedur Dana Peremajaan Kelapa Sawit Dibuat Sederhana

Presiden Joko Widodo ingin prosedur pencairan dana peremajaan sebesar Rp25 juta untuk setiap hektare perkebunan kelapa sawit bisa dibuat sesederhana. Foto : GAPKI
Presiden Joko Widodo ingin prosedur pencairan dana peremajaan sebesar Rp25 juta untuk setiap hektare perkebunan kelapa sawit bisa dibuat sesederhana. Foto : GAPKI

TROPIS.CO, NUSA DUA – Presiden Joko Widodo menyoroti masih rumit dan berbelitnya prosedur bagi petani untuk mendapatkan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit.

“Saya minta peremajaan kebun kelapa sawit dipercepat Pak Menko (Perkonomian), cek prosedurnya betul, kalau banyak coret, satu aja cukup prosedurnya.”

“Masak ruwet, ngurus pencairan uang saja. Yang penting peremajaan bisa segera dilaksanakan, sehingga kesejahteraan petani bisa ditingkatkan,” tutur Presiden saat menyampaikan sambutan kala membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 & 2019 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10/2018).

Presiden meminta agar prosedur pencairan dana peremajaan sebesar Rp25 juta untuk setiap hektare perkebunan kelapa sawit bisa dibuat sesederhana mungkin, yang penting akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dengan peremajaan tersebut maka dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil perkebunan sawit.

Misalnya untuk petani plasma maupun independen, yang satu hektare biasanya memproduksi 3-4 ton, bisa naik jadi 6 ton atau bisa naik 9 ton.

Presiden Joko Widodo juga berpesan agar memaksimalkan penggunaan teknologi kelapa sawit.

Hal tersebut dinilai penting karena sektor kelapa sawit kerap menuai kritik dari kalangan lembaga swadaya masyarakat.

“Mulai dari biji harus terus dikembangkan yang unggul dengan teknologi supaya buahnya lebih banyak. Jangan kalah dengan tetangga kita.”

“Katanya Malaysia satu hektare bisa 12 ton, kita masih 5-8 ton. Kejarlah, masak kita kalah, sama-sama pintarnya. Sini kan banyak yang jago-jago tentang ini,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Negara mendorong akselerasi pensertifikatan lahan sawit, sepanjang bukan merupakan lahan sengketa.

Dari kunjungannya ke Banyuasin maupun ke Riau, memang sertifikat sudah diserahkan, namun dinilainya kurang cepat.

“Yang dimarahin kan saya, kalau saya datang ke desa, ini bagaimana pak, lama sekali. Memberi sertifikat pada rakyat lama-lama, apa yang dicari?”

“Saya percaya yang hadir di sini semuanya cinta kelapa sawit, semuanya ingin produksi terus bertumbuh.”

“Saya juga ingin agar semuanya cinta lingkungan dan ingin memastikan bahwa kelapa sawit turun berperan dalam pencapaian SDGs sesuai dengan tema IPOC 2018 ini,” ujar Presiden.

Selain itu, menjaga harga kelapa sawit tetap stabil di pasar dunia bukan persoalan mudah di tengah produksi kelapa sawit yang cukup besar mencapai sekitar 42 juta ton dalam setahun.

“Negara kita tidak bisa membuat kebijakan agar harga kelapa sawit naik karena itu sudah harga pasar internasional, sama juga dengan harga karet.

“42 juta ton itu gede sekali, sekilo dua kilo bisalah saya beli dengan harga tinggi,” pungkas Presiden. (*)