TROPIS.CO, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qudratullah menginginkan kebijakan pemerintah yang fokus di dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur dapat digunakan untuk memajukan sektor pertanian nusantara.
“Masalah infrastruktur bidang pertanian ini sebetulnya teratasi jika perencanaan pembangunan bisa terintegrasi dengan baik,” kata Ahmad Najib dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (1/10/2018).
Menurutnya, saat ini para petani di berbagai daerah masih mendapatkan permasalahan klasik yaitu belum memadainya infrastruktur pertanian yang ada di daerah mereka.
Untuk itu, ujar politisi PAN itu, seharusnya berbagai program infrastruktur seperti pembangunan jalan raya harus dapat diintegrasikan dengan kebutuhan di bidang pertanian agar dapat menekan biaya operasional petani.
Selain itu, ia ingin Bank Indonesia bisa melatih para petani guna mengembangkan kapasitasnya agar ke depannya juga dapat mendapatkan permodalan melalui jalur kredit atau pinjaman bank sehingga usahanya juga semakin berkembang.
Pelibatan petani merupakan hal yang penting dalam rangka pembangunan saluran irigasi terutama jaringan irigasi kecil di berbagai daerah sehingga bisa meningkatkan upaya produksi lahan pertanian mereka.
Sementara Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agung Djuhartono, mengatakan bahwa tanpa adanya kegiatan operasi dan pemeliharan yang terencana dan memadai akan berdampak langsung pada kerusakan saluran irigasi sebelum tercapainya umur rencana sehingga menurunnya pelayanan.
Selain itu, menurutnya, beban biaya perbaikannya akan semakin berat dari waktu ke waktu sementara ketersediaan anggaran baik di pusat dan daerah juga terbatas.
Guna melaksanakannya, Kementerian PUPR bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, dan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Pusat terkait bersinergi agar pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi dapat terintegrasi antara bangunan penyedia air (bendungan, bendung, dan embung) dengan jaringan irigasi.
Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para petani salah satunya melalui peningkatan jaringan irigasi kecil.
Melalui kegiatan tersebut, petani dilibatkan sebagai aktor utama pembangunan dan perbaikan saluran irigasi sehingga meningkatkan kepedulian dalam pemeliharaannya.
Kementerian PUPR pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jaringan irigasi kecil di 5.000 lokasi melalui kegiatan padat karya tunai.
Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 9.000 lokasi pada 2019.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kementerian yang dipimpinnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan petani dalam Rancangan Anggaran Kementan Tahun Anggaran 2019.
“Cara kami merancang anggaran sekarang kami fokus sektor produksi dan kami mengutamakan kepentingan petani,” kata Amran saat ditemui usai menggelar Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta belum lama ini.
Ia menyatakan, pihaknya memangkas anggaran operasional untuk biaya seminar, perbaikan kantor, hingga biaya membeli kendaraan dari 48 persen porsinya menjadi tinggal delapan persen, guna mendahulukan petani, membeli bibit, memperbaiki irigasi, dan penyediaan alat mesin pertanian. (*)
