TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat akan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo I di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
PLTB ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sendiri pada November mendatang.
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan, pembangkit berkapasitas 72 megawatt (MW) ini merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW sekaligus bagian dari upaya pemerintah mencapai target bauran energi nasional 23 persen yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 mendatang.
Jonan mengapresiasi cepatnya progress pembangunan PLTB Jolo I yang saat ini telah mencapai 96 persen lebih cepat dari yang sudah ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya.
“Proyek ini progressnya baik, penyelesaiannya lebih cepat beberapa bulan dari yang sudah ditargetkan dan juga saya sangat berkesan dengan adanya kerja sama dan kontribusi yang baik dengan masyarakat sekitar,” ungkap Jonan dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Selain target penyelesaian proses konstruksi yang lebih cepat dari target, Jonan juga mengapresisasi kerja sama pihak PT Energi Bayu Jeneponto dengan masyarakat dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kerja sama pihak manajemen PLTB Tolo I dengan masyarakat bisa dijadikan percontohan, karena masih banyak juga proyek pembangunan yang besar dibidang kelistrikan juga energi. Kerja samanya luar biasa, kita mengucapkan banyak terima kasih,” tutur Jonan.
PLTB Tolo I berlokasi di Kampung Lengke Lengkese, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan.
PLTB Tolo memiliki 20 turbin, masing-masing plat berkapasitas 3,6 MW dengan panjang blade 63 meter dan tarif sesuai PPA antara Konsorsium PT Redaya Energy Pte & PT Global Pacific Energy dengan PT PLN (Persero) US$11,850 cent per kilo watt hour (kWh).
PLTB Tolo yang ditargetkan akan Commercial Operation Date (COD) pada 21 November mendatang ini dibangun dengan investasi US$160,7 juta.
Kontraktor utama konstruksi adalah PT Pembangunan Perumahan Tbk dengan tingkat kandungan komponen dalam negeri mencapai 42 persen.
Progress pembangunan saat ini mencapai 96,68 persen.
Groundbreaking PLTB ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2018 oleh Presiden RI, bersamaan dengan peresmian PLTB Sidrap.
Pemanfaatan tenaga asing selama masa konstruksi proyek ini hanya 27 orang.
Saat ini, dari 250 orang pekerja domestik, 122 orang di antaranya adalah tenaga kerja lokal.
Tenaga kerja asing pada saat operasi nanti direncanakan hanya satu orang saja.
Sementara Presiden Joko Widodo menyatakan, akan terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) karena Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa besar salah satunya energi angin.
Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang besar.
Wilayah Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan berpotensi menghasilkan energi listrik dari angin hingga lebih dari 200 megawatt (MW).
Kini di kedua wilayah tersebut telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan kapasitas 75 MW di Sidrap dan di Jeneponto kapasitasnya 72 MW.
Selain Sidrap dan Jeneponto, wilayah lain juga memiliki potensi sumber energi angin yang cukup besar.
Berdasarkan analisis potensi energi angin dan pemetaan potensi energi angin yang telah dilakukan, wilayah dengan potensi yang cukup besar antara lain, Sukabumi (170 MW), Garut (150 MW), Lebak, dan Pandeglang (masing-masing 150 MW) serta Lombok (100 MW).
Selain wilayah tersebut di atas, wilayah lain yang memiliki potensi energi angin dibawah 100 MW antara lain, Gunungkidul (10 MW) dan Bantul (50 MW) di DIY Yogyakarta, Belitung Timur (10 MW), Tanah Laut (90 MW), Selayar (5 MW), Buton (15 MW), Kupang (20 MW), Timur Tengah Selatan (20 MW),dan Sumba Timur (3 MW) di Nusa Tenggara Timur serta Ambon (15 MW) Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) di Ambon.
Di lokasi-lokasi tersebut terdapat beberapa lokasi potensial dan sedang dilakukan pengembangan oleh pengembang listrik swasta. (*)
