Pemerintah Sosialisasikan Teknik Buka Lahan Tanpa Membakar

Data kebakaran hutan dan lahan sejauh ini 90 persen karena ulah manusia. Foto : Antara
Data kebakaran hutan dan lahan sejauh ini 90 persen karena ulah manusia. Foto : Antara

TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga segera menyosialisasikan teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) secara nasional guna menanggulangi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum terpecahkan.

Kasubdit Sarana dan Prasarana Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Agus Harianta dalam kegiatan dialog Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan wartawan di Jakarta, Rabu (19/9/2018), mengatakan pada Oktober 2018 akan ada workshop khusus PLTB dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang selama ini secara sendiri-sendiri menyosialisasikan teknik bertani tanpa bakar ini.

“Sebenarnya bagaimana cara masyarakat melakukannya, apa insentifnya, apa kegiatannya.”

“Sekarang ini masing-masing K/L yang mendorong ini, setelah itu akan dilakukan bersama-sama,” ujar Agus.

Arah dari workshop ini, menurut dia, memang bagaimana mencari akar masalah dan solusinya.

Selama ini usaha mengatasi karhutla memang baru dengan cara patroli dan arahan tidak membakar untuk mengantisipasi karhutla.

“Intinya, bagaimana merubah gaya hidup lebih ke arah ramah lingkungan,” ujar dia.

Ia mengatakan data kebakaran hutan dan lahan sejauh ini 90 persen karena ulah manusia.

Potensi batubara menyala karena panas terjadi baru-baru ini saja diduga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, dan ada pula percikan api karena lava gunung api.

Secara rutin laporan luas karhutla yang dibuat Ditjen Planologi diserahkan ke Presiden.

Sementara penanganan hukum terkait lingkungan dan hutan dilakukan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK.

Lantas untuk pengendalian karhutla di lapangan dilakukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) dan Manggala Agni.

Tim ini berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB, BPBD dan pihak-pihak lain.

Mulai 2016, setelah Presiden Joko Widodo blusukan asap di 2015, maka Rakornas Pengendalian Karhutla secara rutin dilakukan setiap awal tahun.

Arahan dari Presiden untuk penanggulangan karhula ini, ia mengatakan dilakukan setiap awal tahun. (*)