TROPIS.CO, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan dalam Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM RAPBN 2019 pasokan lequified petroleum gas (LPG) ditambah menjadi 6.9 juta metric ton (MT) dari 6,4 juta MT pada 2018. Penambahan itu untuk menghindari terjadinya kelangkaan LPG ukuran tiga kilogram (kg) di masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menilai masalah LPG tiga kilogram merupakan masalah yang sensitif karena itu jangan sampai terjadi kelangkaan.
“Pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG tiga kg bagi masyarakat. Kalau ketersediaanya hanya 6,4 Juta MT dikhawatirkan terjadi kelangkaan di banyak tempat, karena itu kami ajukan 6,9 juta MT.”
“Angka itu sudah termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG,” ujar Jonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, akhir pekan kemarin.
Jonan menjelaskan, peningkatan volume LPG tiga kg tersebut akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi lebih besar dari sebelumnya.
“Karena ekspansi dari 6,4 juta MTon menjadi 6.9 juta MTon setahun, maka besaran subsidinya pun akan mengalami peningkatan.”
“Ini subsidinya berubah angkanya, karena ditetapkan harga ecerannya tidak berubah,” ujar Jonan.
Jonan juga mengatakan bahwa harga LPG tiga kg ini sudah lama tidak pernah dinaikkan karena menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Harga LPG tiga kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah, bukan dua, tiga atau empat tahun tidak berubah, ini sudah 12 tahun tidak berubah,” tutur Jonan.
Secara statistik, kebutuhan LPG tiga Kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat.
Konsumsi LPG 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MTon.
Tahun ini, realisasi LPG tiga kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon, diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi LPG tiga kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan hari Natal dan tahun baru.
Usulan Pemerintah untuk menaikkan pasokan LPG 3 Kg untuk masyarakat dari sebelumnya 6.9 juta MTon setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI hari Senin ini (17/9/2018).
Lifting Migas
Masih terkait energi, Jonan juga mengusulkan lifting minyak dan gas bumi (migas) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBN) tahun 2019 mendatang sebesar 2 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD).
Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 1,921 juta BOEPD dengan biaya produksi (cost recovery) US$10,22 miliar lebih rendah dari outlook tahun 2018 sebesar US$11,34 miliar.
Usulan ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan pada Rapat Kerja hari Senin, (17/9) mendatang.
“Lifting minyak dan gas bumi sampai hari ini realiasasinya itu 1,921 juta BOEPD, outlooknya 1,902 juta BOEPD.”
“Sementara untuk RAPBN 2019 diusulkan lifting migas sebesar 2 juta BOEPD dengan biaya produksi US$10,22 miliar, dengan kurs sebesar Rp14.400,00 per dolar AS,” ujar Jonan.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi cost recovery hingga akhir agustus 2018 sebesar 7,77 miliar dollar AS dan outlooknya sebesar US$11,34 miliar.
Guna mengurangi cost recovery ini, menurut Jonan, tidak banyak yang bisa dilakukan, paling banyak satu pertiga atau 40 persen karena sisanya merupakan sisa bawaan dari masa kontraknya puluhan tahun yang lalu.
Sementara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amin Sunaryadi, menambahkan, lifting minyak bumi akan didominasi oleh 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti PT Chevron Pacific Indonesia, Mobil Cepu LTD, PT Pertamina EP, dan Pertamina Hulu Energi yang menghasilkan lifting hingga 88 persen dari lifting minyak nasional.
“Lifting minyak bumi hingga akhir bulan Agustus 2018 sebesar 774.425 BOPD atau 97 persen dari target lifting. Untuk tahun 2019 mendatang SKK Migas menetapkan forecast untuk tahun 2019 sebesar 750 ribu BOPD,” pungkas Amin. (*)
