TROPIS.CO, JAKARTA – Kabar penambahan ijin impor beras oleh Pemerintah sebanyak 1 juta ton pada Agustus ini, telah membuat resah para petani dan memunculkan sejumlah spekulasi.
Guna meredam kekhawatiran petani dan polemik yang berkembang, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Perum Bulog terjun langsung ke lapangan, mengumpulkan data cadangan beras Pemerintah yang dimiliki Bulog.
Hasilnya, terhitung Selasa (21 Agustus 2018) pukul 10.00 WIB, diketahui jumlah cadangan beras pemerintah meningkat hingga 2,027 juta ton atau meningkat sebanyak 166.418 ton dari bulan Juli 2018.
“Iya jumlahnya naik hanya dalam waktu satu bulan dari Juli hingga Agustus 2018,” ujar Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi, dalam keterangan pers, Minggu (26/8/2018).
Menurut Agung, cadangan beras pemerintah juga ada di tingkat penggilingan.
Tercatat hingga 21 Agustus 2018 terdapat 1,230 juta ton beras masih tersimpan di gudang-gudang penggilingan padi yang besar, sedang atau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk Jakarta sendiri jumlah stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) diketahui mencapai 44 ribu ton.
“Dengan jumlah cadangan beras sebanyak ini, Pemerintah tidak perlu impor,” kata Agung.
Sementara itu BKP Kementan juga menerima salinan surat yang dikeluarkan Perum Bulog per tanggal 9 Agustus 2018 dengan nomor B-1034/11/DO303/08/2018 lalu.
Dalam surat disebutkan bahwa hingga Juli 2018 kemarin stok beras Bulog masih berada di angka 1.861.404 ton.
Stok cadangan nasional dinyatakan aman jika Bulog menyimpan 1 – 1,5 juta ton beras.
Surat itu langsung ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
“Stok beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) per akhir bulan Juli 2018 adalah sebesar 1.861.404 ton yang terdiri dari pengadaan dalam negeri sebanyak 1.331.881 ton dan eks impor 529.523 ton.”
“Dengan stok yang dikuasai tersebut Perum Bulog siap untuk melaksanakan penugasan yang diamanahkan pemerintah,” demikian bunyi rilis yang diterima redaksi mengutip isi surat tersebut.
Hasil pantauan langsung BKP Kementan bersama Bulog di lapangan, dan surat mengenai kondisi stok beras Bulog, menguatkan keterangan Menteri Pedagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Jumat (24/8/2018) lalu.
Menurut Enggar, dengan stok saat ini belum ada keinginan Pemerintah untuk impor lagi.
Apalagi lebaran sudah lewat yang biasanya membutuhkan lebih banyak pasokan beras.
Menurut Enggar, keputusan pemberian ijin impor beras pada Bulog untuk tahun ini yang secara total mencapai 2 juta ton, diambil bersamaan dengan ijin impor sebelumnya.
Artinya keputusan impor beras yang belakangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat ini, diambil dalam rapat koordinasi yang sama dengan ijin impor sebelumnya (4 bulan lalu), di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.
Enggar menjelaskan saat itu keputusan impor secara bertahap diambil untuk mengendalikan harga beras sebagai antisipasi kemarau yang berpotensi membuat produksi beras turun.
Upaya Menjaga Stok Beras Nasional di Tengah Kemarau
Sebagai upaya menjaga produksi padi nasional, Kementan juga mengklaim telah melalukan sejumlah langkah.
Di antaranya adalah mendorong penggunaan bibit padi yang cocok untuk lahan kering serta menyiapkan pompanisasi di sejumlah daerah untuk pengairan.
Selain itu Kementan juga membentuk tim khusus yang secara langsung terjun ke lapangan membantu petani yang membutuhkan pengairan.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, mengungkapkan tim khusus ini telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap daerah sentra produksi pertanian, terutama di puncak musim kemarau.
“Kami turunkan tim khusus untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Antara lain TNI, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Daerah setempat dalam memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari Bendungan.”
“Mereka juga terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring sesuai jadwal yang telah disepakati,” ungkap Pending.
Khusus untuk bantuan pompa air, tahun 2018 ini sudah tersebar bantuan pompa air ukuran kecil sebanyak 3.897 unit, pompa air ukuran sedang sebanyak 4.769 unit, serta pompa ukuran besar sebanyak 1.381 unit.
Daerah diminta untuk dapat menggerakkan bantuan pompa air tersebut ke wilayah-wilayah yang masih memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber daya air yang ada.
Berdasarkan data Ditjen Tanaman Pangan, areal persawahan yang terkena kekeringan hingga pertengahan Agustus 2018 seluas 127.101 hektare, dan puso 25.405 hektare.
Kekeringan terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juli 2018, yang terkena seluas 87.827 Ha dan sampai terjadi puso seluas 22.153 hektare.
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling terdampak kekeringan.
“Dilihat secara prosentase, puso di Pulau Jawa hanya mencapai 1.42% dan di luar Jawa 0.19%. Sehingga secara nasional lahan sawah terkena puso hanya 0.69%.”
“Dampak puso masih sangat kecil dibanding dengan luas tanam yang ada, sehingga tidak akan mengganggu produksi nasional,” pungkas Pending. (*)
